Subsidi Tol Laut Perlu Dievaluasi

Kalangan pengusaha pelayaran mengusulkan agar subsidi Tol Laut dievaluasi dan dialihkan untuk pengembangan potensi perekonomian daerah serta mengoptimalkan armada kapal swasta yang over supply.
Peni Widarti
Peni Widarti - Bisnis.com 03 Desember 2019  |  14:15 WIB
Subsidi Tol Laut Perlu Dievaluasi
Kapal Motor (KM) Binaiya meninggalkan dermaga Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/6/2019). - Bisnis/Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, SURABAYA - Kalangan pengusaha pelayaran mengusulkan agar subsidi Tol Laut dievaluasi dan dialihkan untuk pengembangan potensi perekonomian daerah serta mengoptimalkan armada kapal swasta yang over supply.

Ketua Indonesian National Shipowner's Association (INSA) Jawa Timur, Stenvens H. Lesawengen mengatakan program Tol Laut yang terus bergulir hingga saat ini dianggap tidak tepat sasaran lantaran disparitas harga barang di kawasan Indonesia Timur masih tinggi.

"Sementara, transportasi sendiri selama ini dianggap sebagai penyebab cost logistik tinggi. Padahal secara total keuntungan pengusaha kapal itu hanya 6,51% dari harga barang tersebut," katanya di kantor INSA Surabaya, Senin (2/12/2019).

Dia mencontohkan, satu botol produk air mineral berukuran 600 ml di Jawa dijual dengan harga Rp1.800, sedangkan di Maluku, harga air mineral tersebut dijual di toko kelontong sekitar Rp6.000.

Dari harga Rp6.000 tersebut, ongkos kapal Tol Laut hanya Rp358 atau 5,97%, jika menggunakan kapal swasta 6,51%, ditambah ongkos pelabuhan dan trucking 4,96% atau Rp297.

"Jadi harga barang di Jawa hanya 30%, total estimasi logistik pakai kapal Tol Laut hanya 11%, lalu profit margin pedagang bisa 59,07% atau Rp3.544. Jadi sebenarnya dari program ini siapa yang diuntungkan?" ujarnya.

Selain itu, katanya, pemerintah saat ini juga sibuk membangun kapal-kapal baru untuk mendukung program Tol Laut. Padahal, jumlah armada kapal swasta masih sangat banyak bahkan menganggur akibat adanya program tersebut.

"Sebenarnya dengan armada yang sudah ada itu lebih dari cukup, bahkan tanpa subsidi dari pemerintah. Karena yang paling penting adalah membangun perekonomian di daerah," katanya.

Stenvens memaparkan, jumlah armada kapal dengan berbagai ukuran kapasitas secara nasional pada 2005 tercatat mencapai 6.000 unit, pada 2008 naik menjadi 10.000 unit, dan pada 2018 telah mencapai 27.000 unit.

"Khusus kapal dengan kapasitas 300 - 5.000 GT saat ini ada 7.000 unit, dan sebanyak 3.000 unit ada di wilayah Jatim atau timur. Dan rata-rata foyage hanya hanya sanggup 3 kali alias kapal nganggur padahal dulu bisa 5 kali, lebih bagus lagi 10 kali," jelasnya.

Akibatnya, pengusaha pelayaran pun menanggung beban operasional yang tinggi ketika kapalnya tidak beroperasi, misalnya harus bayar biaya parkir di pelabuhan, gaji ABK, bahan bakar untuk menyalakan mesin dan lampu dengan rerata biaya sekitar Rp20 juta/hari.

Owner PT Surya Bintang Timur, Lukman Ladjoni mengakui 3 tahun lalu pihaknya memiliki 8 unit kapal yang kerap mengangkut komoditas semen dan pupuk. Namun kini hanya tersisa 5 unit dan jarang berlayar.

"Akibat tidak BEP, kapal saya jual sebagian, dan tahun ini saja ada 4 perusahaan besar yang gulung tikar, apalagi dia punya kewajiban di bank. Seharusnya pemerintah memanfaatkan armada yang sudah ada," ujarnya.

Lukman menambahkan tujuan Tol Laut adalah menumbuhkan perekonomian di daerah yang terpencil. Untuk itu, perlunya pengalihan alokasi subsidi untuk pengembangan komoditas di daerah masing-masing sesuai dengan potensinya.

"Dengan begitu, kapal punya muatan balik karena potensi daerah digarap. Misalkan bangun cold storage di daerah timur, supaya produk ikannya bisa diangkut ke Jawa, atau di Banda dikembangkan potensi minyak kayu putihnya, dan sebagainya, sehingg stabilitas nasional bisa terjamin," imbuhnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
maritim, jawa timur, Tol Laut

Editor : Miftahul Ulum
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup