Bisnis.com, MALANG – Menindaklanjuti program dari Kementerian Keuangan dengan menggandeng Agen Bank Laku Pandai, BNI sebagai Agent of Development siap mendukung misi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui Implementasi Piloting Pembayaran Negara melalui Agen 46. Implementasi dan sosialisasi piloting tersebut diadakan di Hotel Atria Malang, Jum'at (04/10/2019).
Sudah menjadi komitmen BNI sebagai Bank Persepsi yang mendukung Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik. BNI dalam memberikan pelayanan penerimaan Negara (transaksi MPN) mempunyai beberapa kanal yaitu melalui counter teller, ATM, Internet Banking, Corporate Internet Banking disebut juga BNI Direct/BNI Cash Management dan Mobile Banking. Sekarang akan ditambah kanal baru yaitu melalui Agen46 dengan EDC BNI.
Head of Networking and Services BNI Wilayah Malang Sigit Eri menyatakan bahwa BNI secara nasional mempunyai Agen 46 sebanyak 132.759 Agen. Untuk total Jawa Timur ada 24.779 Agen 46 yang terdiri dari wilayah Surabaya sebanyak 10.441 agen dan wilayah Malang sebanyak 14.338 agen.
Dengan jumlah Agen 46 yang tersebar di seluruh pelosok negeri tersebut siap mendukung pembayaran penerimaan negara dengan menggunakan mesin EDC Agen 46 sehingga memudahkan masyarakat untuk membayar pajak melalui Agen 46 karena lebih dekat jaraknya dan terjangkau oleh masyarakat di daerah terpencil, keamanan bertransaksi non-kas serta lebih fleksible.
“Salah satu keunggulan layanan pembayaran pajak melalui agen 46 adalah menyediakan auto create kode billing sehingga memudahkan wajib pajak langsung bisa setor pajak sekaligus bisa mencetak ulang bukti Penerimaan Negara dimaksud,” ujar Sigit.
Terdapat 7 (tujuh) jenis pajak yang langsung dapat dilakukan pembayaran melalui fitur Auto Create Billing ini, yaitu PPh pasal 21 Masa, PPh pasal 22 Masa, PPh 23 Masa, PPh Pasal 25 Orang Pribadi, PPh Pasal 25 Badan, PPh Final Bruto Tertentu, dan PPN Dalam Negeri Masa.
Baca Juga
Sigit berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan jumlah Wajib Pajak sekaligus mendukung peningkatan penerimaan Negara untuk pembangunan bangsa Indonesia.