Bisnis.com, SURABAYA — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surabaya menggelar demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya dengan tuntutan kaji ulang atas RUU KUHP dan UU KPK yang baru.
Adapun dalam aksi yang diikuti sekitar 200 an mahasiswa tersebut menuntut agar DPR melakukan pengkajian ulang materi RUU KUHP agar sesuai dengan cita-cita konstitusional.
"Jika draft RUU KUHP tersebut disahkan maka dikhawatirkan rumah tahanan mengalami over kapasitas," kata Ketua Umum HMI Surabaya Andik Setiawan saat menggelar aksi di depan Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (24/9/2019).
Dia menambahkan, pemerintah juga segera menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan dengan cepat dan tepat. HMI, imbuhnya, akan konsisten mengawal persoalan ke ummatan dan kebangsaan tentu tidak bisa tinggal diam dengan dinamika yang ada hari ini.
Selain menuntut pengkajian ulang RUU KUHP, dalam aksi tersebut HMI meminta presiden bertanggung jawab atas UU KPK yang baru yakni dengan menerbitkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) apabila UU tersebut bermasalah.
KPK juga harus mengedepankan asas profesionalisme dalam menjaga marwah integritas lembaga, serta menuntut mundur pimpinan KPK yang memiliki rapor merah.
"Kami mengutuk segala bentuk tindakan korupsi dan penyelewengan kekayaan dan kekuasaan negara, karena pimpinan KPK itu harus bersih dan berintegritas," katanya.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap institusi KPK akan menjadi pertaruhan jika sampai KPK bermain politik. KPK harus tetap kuat dalam menjaga nilai-nilai keadilan dan independensi lembaganya.
Dalam pengamatan Bisnis di lokasi demonstrasi, tampak ratusan mahasiswa berusaha masuk ke area Gedung Grahadi. Beberapa mahasiswa berteriak-teriak dan juga tampak menendang-nendang rangkaian kawat berduri yang dipasang petugas polisi di depan gerbang Grahadi.
Direncanakan, di Surabaya akan ada aksi serupa pada Kamis (26/9/2019) di DPRD Jatim yang akan digelar oleh mahasiswa dari sejumlah kampus di Surabaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
