Aliansi Tani Jatim Minta Pengesahan RUU Pertanahan & Pertanian Ditunda

Saat ini terdapat lima krisis agraria yang tengah terjadi secara keseluruhan serta maraknya konflik agraria yang terstruktur.
Peni Widarti
Peni Widarti - Bisnis.com 24 September 2019  |  17:33 WIB
Aliansi Tani Jatim Minta Pengesahan RUU Pertanahan & Pertanian Ditunda
Suasana aksi demonstrasi oleh berbagai elemen dan organisasi yang mengatasnamakan Aliansi Tani Indonesia menuntut agar menunda pembahasan dan pengesahan RUU Pertanahan dan RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan di depan DPRD Jatim, Surabaya, Selasa (24/9/2019). - Bisnis/Peni Widarti

Bisnis.com, SURABAYA — Aliansi Tani Jawa Timur yang terdiri dari berbagai elemen atau organisasi menuntut agar pemerintah dan DPR menunda pembahasan dan pengesahan RUU Pertanahan dan RUU Sisten Budidaya Pertanian Berkelanjutan, termasuk RUU lainnya yang berpotensi menindas rakyat.

Udin, narahubung dalam aksi yang berlangsung di depan DPRD Jawa Timur pada 24 September 2019 itu mengatakan saat ini terdapat lima krisis agraria yang tengah terjadi secara keseluruhan serta maraknya konflik agraria yang terstruktur hingga menyebabkan kerusakan ekologis dan alih fungsi lahan yang sangat cepat.

"Sedikitnya terdapat 410 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah mencapai 807.177 ha dan melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi," katanya saat menggelar aksi demonstrasi di depan DPRD Jatim, Selasa (24/9/2019).

Dia mengatakan selama ini Pemprov Jatim dinilai cenderung mengabaikan konflik-konflik agraria itu. Sedikitnya ada 35 konflik agraria di sepanjang 2018 yang merupakan konflik lama yang hingga kini belum terselesaikan.

"Konflik agraria di Jatim dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu menjadi provinsi teratas dalam urusan konfliknya," imbuh Udin.

Dia menambahkan Jatim sebagai lumbung pangan nasional bisa terancam, lantaran makin maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dengan mengatasnamakan proyek pembangunan infrastruktur.

"Ditambah dengan berbagai RUU yang tak berpihak pada petani atau lebih banyak berpihak kepada pemodal, maka petani akan semakin lemah. Perda No.5 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian juga tidak diimplementasikan yang membuat petani makin termajinalkan," katanya.

Atas berbagai hal tersebut, Aliansi Tani Jatim meminta Gubernur Jatim dan DPRD Jatim untuk segera menyelesaikan konflik agraria di Jatim, menghentikan segala upaya dan proses kriminalisasi terhadap petani, menerbitkan Pergub tentang perlindungan dan pemberdayaan petani berkelanjutan, mewujudkan reforma agraria sejati dan menunda pembahasan serta pengesahan RUU Pertanahan, RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan RUU yang berpotensi menindas rakyat lainnya.

Adapun aksi demo yang berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 12.00 itu tampak diikuti sekitar ratusan orang atau mahasiswa. Rencanaya mereka melanjutkan aksinya di depan kantor Gubernur Jatim.

Mereka merupakan dari Aliansi Petani Indonesia (API) Jatim, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jatim, Serikat Tani Independen Jember, Serikat Petani Tuban, Serikat Petani Gunung Biru Batu, Serikat Petani Lumajang, GMNI se Jatim, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
demo, jawa timur

Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup