Bisnis.com, MALANG — Bulog Malang siap menyalurkan beras untuk keluarga sejahtera atau penerima manfaat lewat skema Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang direalisasikan pada September mendatang.
Kepala Sub Divre Bulog Malang Anita Andreani mengatakan kebutuhan beras untuk keluarga penerima manfaat di wilayah kerja Bulog Malang, yakni Kota/Kabupaten Malang, Kota/Kabupaten Pasuruan, dan Kota Batu mencapai sekitar 2.600 ton/bulan
“Stok kami mencukupi. Beras yang kami salurkan ke masyarakat mutunya dijamin baik, kualitas premium, seperti beras premium yang beredar di pasar,” katanya di Malang, Senin (19/8/2019).
Stok beras di gudang-gudang Bulog Malang saat ini, mencapai 28.000 ton. Khususnya pengadaan beras 2019 sampai saat ini, sudah mencapai 7.900 ton.
Mengacu tata cara penyaluran beras program BPNT, kata dia, maka pemerintah, lewat Kementerian Sosial, menegaskan bahwa berasnya berasal dari Bulog.
Namun problemnya, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknisnya belum (juklak) terbit.
Karena itulah, dia berharap, daerah bisa memperkuat pelaksanaan penyaluran beras lewat program BPNT dengan menerbitkan juklak dan juknis sampai terbitnya juklak dan juknis dari pemerintah.
Setidaknya Pemda bisa menerbitkan surat edaran yang intinya bahwa pengadaan beras untuk program BPNT berasal dari Bulog sebagai penjelasan dari Surat Edaran Kementerian Sosial tersebut.
Dengan cara seperti itu, maka pihak-pihak yang terkait dengan penyaluran beras dengan skema BPNT tidak ragu untuk meminta Bulog memasok beras ke e-Warung, tempat penyaluran beras langsung ke penerima manfaat.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial maupun Bank BNI terkait penyaluran beras untuk program BPNT dengan menggunakan beras dari kami seperti mengacu pada Surat Edaran Kementerian Keuangan. Dinas Sosial dan Bank BNI mendukung kami,” ujarnya.
Namun dalam penjajagan di level penyalur, e-Warung, ternyata ada banyak kendala. Di antaranya, masih ada keraguan bahwa mutu beras premium Bulog tidak sama dengan beras premium di pasar.
Selain itu, e-Warung ternyata juga sudah membuat perjanjian bisnis dengan pemasok lain dalam kurun waktu tertentu. “Masalah-masalah ini yang perlu diatasi,” ujarnya.
Namun jika sudah ada edaran apalagi jika berupa Peraturan Bupati maupun Peraturan Wali Kota terkait penggunaan beras dari Bulog Malang untuk penyaluran beras program BPNT, maka hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi.
Pengurus e-Warung akan bersedia memenuhi kebijakan dari kepala daerah tersebut. Dia meyakinkan, skema yang sama sebenarnya telah dilakukan daerah lain. Intinya, kepala daerah menerbitkan regulasi sebagai penjabaran dari Surat Edaran Kemensos tersebut.
“Hasilnya positif. Beras Bulog digunakan untuk penyaluran program BPNT di daerah tersebut,” ujarnya.
