Bisnis.com, MALANG—Angka Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah di wilayah kerja OJK Malang menembus angka di atas 5% per Juni 2019 sehingga menjadi perhatian lembaga tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakanpertumbuhan penyaluran kredit dimaksud harus tetap didukung prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat,sehingga ke depan pertumbuhan kredit ini benar-benar bermakna bagi pembangunan daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh tingkat NPL bank umum konvensional maupun NPF perbankan syariah wilayah kerja KOJK Malang yang relatif cukup tinggi per Juni 2019, yaitu sebesar 5,26% dan 5,57% atau di atas ambang 5% sesuai ketentuan,” katanya pada serah terima jabatan Kepala Kantor OJK Malang di Malang, hari ini Jumat (9/8/2019).
Namun, kata dia, kinerja industri jasa keuangan di wilayah kerja KOJK Malang justru enunjukkan perkembangan yang menggembirakan, tercermin antara lain dari kinerja bank umum konvensional yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi pada posisi Juni 2019.
Dari sisi aset, kredit maupun dana pihak ketiga, masing-masing sebesar 10,84%, 12,28% dan 9,05% (yoy). Sementara itu, bank umum syariah juga mencatatkan pertumbuhan yang baik yaitu 12,31%, 2,67% dan 16,34% (yoy).
Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri berharap dapat segera menurunkan angka NPL sehingga bisa turun di bawah 5%, batas toleransi sesuai ketentuan.
Cara yang ditempuh adalah dengan memperbesar penyaluran angka kredit. Namun kredit yang disalurkan harus benar-benar berkualitas sehingga tidak menambah angka NPL.
Jika kredit yang disalurkan berkualitas, pertumbuhan kredit akan menurunkan angka NPL karena pembandingnya, yakni kredit, menjadi lebih besar bila dibandingkan angka kredit bermasalahnya.
Dia menargetkan, pertumbuhan penyaluran kredit bisa tumbuh 10%, sedangkan sampai Juni 2019 baru menembus 7%. Sektor-sektor yang berpotensi didorong untuk memperoleh kucuran kredit, yakni pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan pertanian.
“Sampai dengan Juni 2019, penyaluran kredit di wilayah kerja OJK Malang menembus Rp40 triliun,” ucapnya.
Upaya lain menurunkan angka NPL adalah melalui mengevaluasi kredit-kredit yang disalurkan perbankan. Intinya, apakah sektor yang dibiayai betul-betul prospektif atau tidak.
Juga terkait dengan kapabilitas dari pengurus bank. Jika ternyata NPL naik karena ketidakmampuan pengurus bank dalam mengelola perusahaan, terutama kredit, maka jalan yang ditempuh adalah lewat penggantian pengurus.
“Nanti akan kami evaluasi semuanya. Begitu juga dengan upaya mendorong penyaluran kredit, kami akan bicara dengan pemda maupun akademisi tentang peluangnya,” ujarnya
Heru juga berharap, program-program yang mendukung literasi dan inklusi keuangan juga perlu terus diupayakan. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah(TPAKD), melalui program-programnya, dapat memberikan andil dalam meningkatkan inklusi keuangan, yang pada gilirannya dapat berkontribusimeningkatkan kesejahteraan masyarakat.
OJK akan terus berupaya lebih keras untuk mewujudkan target indeks inklusi keuangan nasional tahun depan sebesar 75%. “Saya mengapresiasi bahwapertumbuhan jumlah Agen LAKU PANDAI (57,14%) dan pertumbuhan nominalBasic Saving Account (34,72%) di wilayah kerja KOJK Malang lebih tinggi dari pertumbuhan nasional (47,51% dan 20,03%),” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
