Bisnis.com, SURABAYA - Masyarakat Jawa Timur menggelar aksi demo di depan gedung Grahadi menuntut pemerintah agar menghapuskan sistem zonasi pendaftaran peserta didik baru (PPDB).
Dalam aksi tersebut, para wali murid meminta agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mengambil sikap supaya anak-anak Jatim tidak patah semangat belajar akibat aturan tersebut.
Dari pengamatan Bisnis di lokasi demo, tampak lebih banyak ibu-ibu beserta anak-anaknya. Rencananya mereka akan menunggu di depan Grahadi sampai bisa bertemu dengan Khofifah.
Luh Chandra, salah satu warga Gunung Anyar Surabaya menilai sistem zonasi belum bisa diterapkan di Indonesia karena tidak adil bagi anak-anak yang sudah berusaha keras dalam belajar untuk mendapatkan nilai UN.
"Zonasi itu enggak apa-apa, tapi kalau bisa ada tes lagi sebelum masuk sekolah dan menghargai nilai UN. Anak saya selama ini kerja keras dengan belajar, ya hargailah nilai UN. Ini anak saya mau masuk SMP stres nangis terus," katanya saat ditemui Bisnis di tengah aksi demo, Rabu (19/6/2019).
Luh mengatakan sistem zonasi untuk menghindari kemacetan jalan karena berdasarkan jarak rumah tidak masalah, termasuk untuk pemerataan. Hanya saja banyak sekolah negeri yang lokasinya tidak merata.
Baca Juga
"Di zonasi saya tidak ada sekolah negeri, adanya swasta itupun sangat tidak memadai dan gedung yang hanya menyewa. Seharusnya dengan nilai UN anak saya, dia bisa masuk sekolah negeri bisa SMP 25 atau SMP 35 walau agak jauh," katanya.
