Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KPK Eksekusi Bupati Malang Nonaktif Rendra Kresna

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeksekusi Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna dan 12 mantan anggota DPRD Kota Malang.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 24 Mei 2019  |  14:10 WIB
Bupati Malang, Jawa Timur, Rendra Kresna dengan rompi tahanan berada di dalam mobil tahanan usai diperiksa di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018). - ANTARA/Sigid Kurniawan
Bupati Malang, Jawa Timur, Rendra Kresna dengan rompi tahanan berada di dalam mobil tahanan usai diperiksa di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018). - ANTARA/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeksekusi Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna dan 12 mantan anggota DPRD Kota Malang.

"Eksekusi tersebut dilakukan dalam dua hari kemarin, Rabu (22/5) sampai Kamis (23/5) ke tiga lapas yang berbeda," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Enam orang dieksekusi ke Lapas Porong, yakni Rendra Kresna dan lima anggota DPRD Kota Malang masing-masing Hadi Susanto, Sugiarto, M Fadli, Samsul Fajri, dan Afdhal Fauza.

Selanjutnya, empat orang dieksekusi ke Lapas Malang, yaitu empat anggota DPRD Kota Malang masing-masing Ribut Harianto, Imam Ghozali, Indra Tjahyono, dan Bambang Triyoso.

Sedangkan tiga orang diesekusi ke Lapas Wanita Malang, yakni tiga anggota DPRD Kota Malang, yaitu Een Ambarsari, Asiana Irianti, dan Diana Yanti.

"Para terpidana ini dieksekusi setelah pengadilan menjatuhkan putusan hingga berkekuatan hukum tetap dalam perkara suap terkait dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015," ucap Febri.

KPK pun, kata dia, memperingatkan agar proses hukum yang dilakukan lembaganya terhadap sejumlah pejabat di Kota atau Kabupaten Malang serta Kota Batu dan daerah lainnya dapat menjadi pelajaran bagi para kepala daerah dan anggota DPRD yang bertugas saat ini ataupun yang telah terpilih dalam Pemilu 2019 ini.

"Agar melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara bersih dan berintegritas. Permintaan "uang pelicin", "ketok palu" atau apapun namanya serta pemberian uang oleh kepala daerah sama-sama bisa diproses karena melanggar ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," kata Febri.

Sebelumnya pada Kamis (9/5), Rendra Kresna telah divonis 6 tahun kurungan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terkait perkara suap dan gratifikasi pengerjaan proyek di Kabupaten Malang.

Selanjutnya pada Kamis (9/5), sebanyak 12 mantan anggota DPRD Kota Malang juga divonis bervariasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya antara 4 tahun sampai dengan 5 tahun kurungan penjara atas kasus suap pembahasan APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK

Sumber : Antara

Editor : Miftahul Ulum
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top