Kemenhub Dukung Pengembangan KA Terintegrasi Regional Jatim

Kementerian Perhubungan menyatakan kesiapannya dalam memberikan dukungan berupa pemikiran, perencanaan dan dana bagi pengembangan transportasi massal regional Jawa Timur khususnya kereta api (KA).
Peni Widarti
Peni Widarti - Bisnis.com 21 Februari 2019  |  15:44 WIB
Kemenhub Dukung Pengembangan KA Terintegrasi Regional Jatim
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mmberi sambutan dalam pembukaan FGD Pengembangan Perkeretaapian di Jatim untuk mendukung aglomerasi Surabaya dan sekitarnya di JW Marriott, Kamis (21/2/2019). - Bisnis/Peni Widarti

Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Perhubungan menyatakan kesiapannya dalam memberikan dukungan berupa pemikiran, perencanaan dan dana bagi pengembangan transportasi massal regional Jawa Timur khususnya kereta api (KA).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dalam membangun moda transportasi yang terintegrasi diperlukan perencanaan yang matang tanpa melupakan aspirasi local wisdom. Untuk itu, Budi meminta agar para pemangku kepentingan seperti masyarakat, akademisi, dan juga pakar kereta api mendiskusikan lebih dulu.

“Dengan harapan akan keluar satu konsep yang bisa menjadi contoh kota lain. Surabaya sebagai kota terbesar kedua, menurut hemat saya, kita belum terlambat untuk merencanakan sesuatu yang baik. Bukan tidak mungkin Jatim punya MRT, kalau sudah seperti Jakarta, biayanya akan mahal sekali,” katanya seusai membuka FGD Pengembangan Perkeretaapian di Jatim untuk mendukung aglomerasi Surabaya dan sekitarnya, Kamis (21/2/2019).

Dia memaparkan, Jatim perlu melakukan terobosan dalam membangun transportasi massal mengingat biaya investasi yang sangat besar dan dampak terganggunya produktivitas warga yang tidak efisien saat proses pembangunan.

“Keterbatasan anggaran jadi asumsi awal yang harus dipikirkan, maka peran swasta pun mulai dipikirkan dalam mengembangkan Transit Oriented Development (TOD), apakah itu melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA) jadi pilihan, Bappenas bisa merencanakan dengan baik,” jelasnya.

Budi menambahkan, untuk membantu pendanaan, Kemenhub dan Bappenas sedang menyusun sebuah regulasi yang akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat untuk membantu pendanaan untuk pembangunan transportasi massal perkotaan.

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Transportasi Darat dan Jalan, Bappenas, Dail Umamil Asri mengatakan pengembangan angkutan massal ke depan harus mengedepankan pemenuhan transportasi manusia dan logistik, karena KA sendiri merupakan bagian dari upaya untuk memindahkan gaya hidup kendaraan pribadi ke angkutan umum.

“Transportasi kereta api tidak bisa hidup sendiri secara individu tetapi merupakan bagian dari layanan terintegrasi. Maka kami berharap pemda-pemda bisa memenuhi akses dari rumah ke stasiun,” jelasnya.

Dia menambahkan, jaringan transportasi sebagai backbone harus dilengkapi penyediaan transit intermoda. Sebagai contoh, sepanjang jalur kereta Lamongan – Pasar Turi tidak ada stasiun dalam jarak beberapa kilometer. Padahal, keberadaan stasiun yang mudah diakses warga ini akan mengubah prilaku masyarakat dalam menggunakan angkutan massal.

“Ini tantangan ke depan bagaimana pemda dan KAI merespon ini. Bagiamana meraih masyarakat di sepanjang koridor agar mau beralih ke angkutan massal. Seperti di Jakarta itu ada stasiun yang berada di tengah perkampungan, setiap wilayah punya titik stasiun,” imbuhnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kereta api

Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup