Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Perindustrian meminta agar industri-industri di Jawa Timur membuka peluang kerja bagi kaum difabel sesuai dengan bidang pekerjaan, karena pemerintah sudah menyediakan fasilitas diklat 3 in1 bagi calon pekerja.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartato mengatakan industri yang cukup potensial untuk menyerap tenaga kerja dari kaum difabel adalah industri tekstil, garmen, sepatu dan alas kaki, elektronik, pengelasan.
“Ini bagian dari program pengembangan SDM dalam memasuki era indusrty 4.0. Dan kami sudah menyiapkan fasilitas pelatihan untuk pembekalan kompetensi bagi penyandang disabilitas sehingga mereka sudah siap diserap perusahaan,” katanya seusai peluncuran Vokasi Industri dan MoU dengan perusahaan Jatim di kawasan industri SIER, Kamis (7/2/2019).
Dia menegaskan, peluang kerja di industri bukan hanya untuk masyarakat yang memiliki kelengkapan atau kesempurnaan fisik, tetapi juga dapat diisi oleh para penyandang disabilitas. Untuk itu, Kemenperin dan Kementerian Sosial telah membuka Diklat 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja) sejak Januari 2019.
Adapun hingga saat ini Diklat 3 in 1 sudah diikuti oleh 268 penyandang disabilitas di bidang industri garmen dan alas kaki yang seluruhnya dipekerjakan di 11 perusahaan.
Ratusan penyandang disabilitas tersebut akan dipekerjakan di PT Pradipta Perkasa Makmur Jombang sebanyak 50 orang melalui diklat mesin injeksi alas kaki, di PT PEI HAI Jombang sebanyak 100 orang dan PT SCP Jombang sebanyak 50 orang melalui diklat alas kaki BPIPI Sidoarjo.
Selain itu, para disabilitas tersebut juga akan diserap oleh PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Sukoharjo sebanyak 80 orang melalui diklat operator mesin industri garmen di BDI Surabaya, dan akan diserap oleh PT YEMI Pasuruan sebanyak 50 orang melalui diklat elektronika.
Airlangga menambahkan, peningkatan SDM menjadi program prioritas pemerintah agar sektor industri lebih kompetitif. Apalagi Indonesia sedang menikmati bonus demografi sampai 10 tahun ke depan dengan mayoritas pendudukn usia produktif.
"Mereka harus menjadi aktor-aktor pembangunan dan agen perubahan negara," imbuhnya.
