Bisnis.com, SURABAYA - PT Superintending Company of Indonesia (Persero) atau Sucofindo memproyeksikan tahun depan bisa mensertifikasi 100 perusahaan jasa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) menyusul diberlakukannya Peraturan Menteri Agama No 8 Tahun 2018.
VP Corporate Marketing and Sales Suconfindo, Herliana Dewi mengatakan saat ini sucofindo sedang menyiapkan diri untuk melayani sertifikasi PPIU dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada asosiasi penyelenggara umrah dan haji di sejumlah daerah seperti Bandung, Surabaya dan Medan.
"Kami sedang persiapan untuk mengajukan penunjukan dari pemerintah terkait sertifikasi PPIU. Karena kalau tidak disiapkan nanti akan percuma ketika kita sudah ditunjuk sebagai lembaga sertifikasi tapi perusahaan yang akan diaudit tidak ada karena tidak siap," jelasnya di sela-sela sosialisasi persiapan akreditasi PPIU, Senin (10/12/2018).
Dia mengatakan Sucofindo mengambil 3 peluang dari aturan PPIU yang akan diberlakukan pada Maret 2019. Di antaranya Sertifikasi Usaha Pariwisata, Akreditasi PPIU dan ISO 9001.
"Dari peluang ini, kami berharap tahun depan bisa mensertifikasi 100 perusahaan secara nasional, kalau di Jawa Timur saat ini ada 75 perusahaan biro jasa perjalanan umrah yang menjadi peluang untuk digarap bahkan sampai di Indonesia timur," ujarnya.
Dia mengungkapkan, dalam proses sertifikasi dan akreditasi terdapat kendala yang paling sering dihadapi para pengusaha jasa PPIU, seperti syarat finasial perusahaan yang harus diaudit oleh lembaga audit keuangan yang teregister di Kementerian Keuangan dengan WTP (wajar tanpa pengecualian).
Baca Juga
"Nah itu kadang sulit sekali dipenuhi perusahaan karena terkadang mereka merasa tidak perlu diaudit karena perusahaan keluarga," ungkapnya.
Herliana menambahkan, proses sertifikasi sendiri membutuhkan sekitar 1 bulan sampai bisa terbit jika semua syarat dapat dipenuhi oleh perusahaan tersebut.
"Khusus hari ini, kami telah memberikan sertifikat kepada 1 hotel, 1 restoran, dan 14 biro perjalanan wisata di Surabaya," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Echwan Siswandi mengatakan rencananya anggota Amphuri akan melakukan sertifikasi secara kolektif agar dapat menekan biaya.
"Biaya sertifikasi kalau dilakukan sendiri itu sekitar di atas Rp8 jutaan. Nah ini kami sedang berkoordinasi untuk secara kolektif mempermudah proses dan menekan biaya, mungkin bisa nego antara Rp5 juta - Rp7 jutaan," ujarnya.
Menurut Direktur Utama PT Ikhwan Berkah Sejahtera itu, sertifikasi usaha pariwisata ini diharapkan bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada calon jamaah umrah dan haji mulai dari persiapan, keberangkatan sampai kepulangan.
"Selain itu, sertifikasi akan memberikan kepercayaan kepada calon jamaah karena kita tahu sekarang ini banyak biro perjalanan umrah yang memawarkan paket umrah murah tetapi tidak bisa menjamin bahkan banyak penipuan," jelasnya.
Adapun saat ini tercatat ada sekitar 800 an biro jasa perjalanan umrah dan haji yang tersebar di Indonesia. Sebanyak 300 an biro tergabung dalam Amphuri, dan 90 an biro ada di Jatim.
Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata Dinas Pariwisata Jatim, Hidayat Nugroho menambahkan saat ini di Jatim tercatat ada sekitar 1.300 an biro jasa pariwisata, sebanyak 140 biro di antaranya bergerak di bidang jasa PPUI.
"Sebelum ada moratorium banyak usaha yang mengajukan izin ke pemerintah rata-rata di atas 2 perusahaan per bulan. Setah ada moratorium dari Kemenag, tetap masih ada tapi sekitar 1 - 2 perusahaan yang mengajukan izin," imbuhnya.
