Bisnis.com, NGAWI—Pemkab Ngawi, Jawa Timur, menawarkan 2.000 hektare lahan untuk kawasan industri terkait dengan telah dibangunnya tol dan tengah dibangunnya Bandara Kediri.
Sekretaris Daerah Kab. Ngawi M. Sodiq Tri mengatakan untuk percepatan pembangunan kawasan industri di daerah tersebut maka akan dibangun akses jalan lingkar utara, sedangkan jalan lingkar selatan sudah tuntas dibangun.
“FS (feasibility study) dan DED (detailed engineered design)-nya sudah rampung,” katanya di Ngawai, Selasa (17/4/2018).
Dia masih tidak hafal berapa biaya pembangunan JLU sepanjang 15 km itu. Yang jelas, dua jembatan yang masuk trace jalan tersebut telah rampung dibangun.
Yang jelas pula, kebutuhan pembangunan JLU tidak kecil. Selain untuk pembangunan konstruksi, dana juga diperlukan untuk pembebasan lahan.
Karena keterbatasan volume APBD Kab. Ngawi yang hanya mencapai Rp2 triliun di 2018, kata dia, pembiayaan proyek JLU itu akan diajukan ke pemerintah maupun Pemprov Jatim.
Baca Juga
Syukur jika semua kebutuhan pembiayaan pembangunan JLU Ngawi akan ditanggung pemerintah maupun pemprov Jatim. Namun jika pola pembiayaannya disepakat secara sharing antara pemerintah- Pemkab Ngawi maupun Pemprov Jatim-Pemkab Ngawi, pihaknya akan tetap merespon positif.
Jika JLU rampung dibangun, maka akan membuka akses ya membuka akses wilayah Pitu, Watualang, Tawun, yang berarti ke kawasan industri yang akan dibangun serta menyambungkannya ke jalan lingkar selatan.
Terkait dengan pembangunan kawasan industri, dia mengkui, kepemilikan lahan masih dikuasai masyarakat. Idealnya, lahan tersebut bisa dikuasai pemda. Dengan begitu, maka pemda nantinya berfungsi semacam bank tanah untuk dijual lagi ke investor yang akan membangun kawasan industri. Dengan demikian, maka lahan yang akan dimanfaatkan tidak naik terus.
“Tapi APBD kami tidak mampu untuk digunakan membeli tanah warga yang diperuntukkan kawasan industri,” ujarnya.
Karena itulah, pembangunan maupun pembebasan untuk kawasan industri nantinya diserahkan ke swasta. Pihaknya sudah melakukan pendekatan dengan calon investor, seperti PT Jababeka, untuk bersedia membangun kawasan industri di Kab. Ngawi.
“Yang bisa kami berikan, aspek kemudahan regulasi. Itu sebagai insentif bagi investor yang tertarik membangun kawasan industri,” kata Sodiq.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri Djoko Raharto menegaskan sudah semestinya pemda-pemda di wilayah eks-Karesidenan Kediri dan Madiun merespon positif perkembangan kawasan yang ditandai dengan berbagai pembangunan infrastrutkur seperti jalan tol dan bandara dengan berlomba-lomba untuk mendatangkan investor agar dapat memacu perkembangan ekonomi di daerahnya masing-masing.
Apa yang dilakukan Pemkab Ngawi, kata Djoko, sangat tepat karena berarti responsif terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya, yakni pembangunan infrastruktur tol.
“Jika tidak responsif, maka daerah yang dilewati tol serta dekat dengan bandara hanya dilewati investor. Hanya menjadi penonton. Investasi menjadi tidak masuk karena dianggap kurang menarik oleh investor,” ujarnya.
