Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) optimistis program kontrol IMEI atau International Mobile Station Equipment Identity pada telepon seluler bisa berjalan.
Wakil Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Lee Kang Hyun mengatakan pihaknya optimistis program tersebut bisa berjalan.
Seperti diketahui, Kementerian Perindustrian menggandeng Qualcomm untuk melakukan pendeteksian IMEI palsu guna mengetahui volume ponsel ilegal. Melalui kerja sama tersebut, Kemenperin yang memiliki data produksi dan IMEI semua ponsel impor, berkolaborasi dengan Qualcomm, perusahaan produsen cip, yang memiliki akses ke GSM Association dan basis data semua IMEI legal di seluruh dunia.
Bila program kontrol IMEI berjalan, pemerintah dapat menekan kerugian pajak dari peredaran ponsel ilegal. Dari data yang dihimpun Qualcomm, pada 2015 lalu diprediksi 11% dari total ponsel yang didistribusikan di Indonesia merupakan ponsel tidak resmi, dengan total potensi kehilangan pajak penjualan sebesar 20,5% dari seluruh pajak yang diperoleh dari industri ponsel di tahun tersebut.
"Kami semua percaya sepenuhnya kepada pemerintah akan mampu mewujudkan program IMEI kontrol ini demi kemajuan industri ponsel di Indonesia dan keamanan bagi rakyat Indonesia dari peredaran ponsel tidak resmi," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (25/1/2018).
Menurutnya, pemerintah telah melakukan langkah yang tepat. Dia menyebut memang perlu waktu untuk bisa menerapkan program tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
