Bisnis.com, MADIUN—Petani di Kabupaten Madiun menyayangkan kebijakan pemerintah pusat yang mengimpor beras. Petani menganggap kebijakan itu menyakiti hati para petani yang selama ini berjuang untuk dari lahan pertanian.
Pengurus Gapoktan Kabupaten Madiun bidang teknologi pertanian, Triyono Basuki, 50, secara tegas menolak rencana impor beras dari pemerintah pusat itu. Kabupaten Madiun tidak membutuhkan beras impor karena cadangan beras masih melimpah.
Dia menganggap pemerintah telah gagal dalam bidang perekonomian karena mengimpor beras. Menurut dia, pemerintah setengah hati untuk mensejahterakan para petani.
"Dampak impor beras ini sangat berat bagi petani. Yang jelas harga gabah petani semakin merosot. Itu pengalaman saat kebijakan impor beras yang telah dilakukan," jelas dia saat dihubungi JIBI, Selasa (23/1/2018).
Bupati Madiun Muhtarom menyampaikan Kabupaten Madiun belum membutuhkan beras impor. Saat ini Madiun masih surplus beras mencapai 255.000 ton yang tersebar di lumbung masyarakat, penggilingan, dan lainnya.
Dia pun menyarankan kepada pemerintah pusat untuk tidak mengimpor beras dan mendistribusikannya ke Madiun. "Kalau boleh menyarankan, pemerintah tidak perlu impor beras. Di Madiun sendiri masih surplus 255.000 ton," terang dia.
