Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemkab Malang Minta Beras Impor Tidak Beredar di Daerah Surplus

Pemkab Malang meminta beras impor tidak diedarkan di daerah surplus karena dikhawatirkan akan menghancurkan harga komoditas pangan tersebut, apalagi jika momennya bersamaan dengan musim panen.
Kabupaten Malang surplus pasokan beras./Antara
Kabupaten Malang surplus pasokan beras./Antara

Bisnis.com, MALANG—Pemkab Malang meminta beras impor tidak diedarkan di daerah surplus karena dikhawatirkan akan menghancurkan harga komoditas pangan tersebut, apalagi jika momennya bersamaan dengan musim panen.

Bupati Malang Rendra Kresna mengatakan keputusan pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 500.000 ton sah-sah saja karena kenyataannya harga komoditas tersebut memang naik.

“Ditambah lagi, tidak semua wilayah di Tanah Air merupakan produsen padi, ada juga produksi padi yang berkurang karena berbagai alasan,” ujarnya di Malang, Kamis (18/1/2018).

Lagi pula, pemerintah juga telah menegaskan bahwa impor beras dimanfaatkan untuk buffer untuk menghadapi masa di mana produksi beras berkurang sehingga beras tersebut dilepas di pasar agar harganya tidak melonjak.

Namun bagi daerah seperti Kab. Malang, kata dia, tidak tepat jika menjadi objek peredaran beras impor. Hal itu terjadi karena daerah ini surplus beras hingga 80.000 ton di 2017.

“Sehingga jika kami dibolehkan ekspor, maka Kab. Malang sudah mampu mengekspor beras,” ujarnya.

Jika dipaksakan beras impor beredar di Kab. Malang, dia khawatir, justru kontraproduktif bagi petani. Apalagi saat daerah ini memasuki musim panen.

Beredarnya beras impor akan memukul petani padi karena harga komoditas pangan tersebut dipastikan akan turun drastis.

Bahkan dia memperkirakan, Provinsi Jatim akan menolak beras impor karena provinsi merupakan lumbung padi.

Seperti pada komditas daging sapi, kata Rendra, Gubernur Jatim Soekarwo menolak peredaran bahan pangan tersebut karena jumlah sapi pedaging di daerah cukup banyak.

“Dalam kasus beras, saya kira sikap Pak Gubernur sama seperti menyikapi daging sapi impor, akan menolak,” ujarnya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kab. Malang M. Nasri Abdul Wahid membenarkan pernyataan Bupati Malang Rendra Kresna. “Surplusnya memang di angka di kisaran itu pada 2017,” ucapnya.

Bahkan pada Januari yang merupakan low season, kata dia, di daerah ini masih panen, namun luasan yang masih terbatas. Setiap dua pekan, luasan panen mencapai 1.500 hektare, namun pada peak season, angka luasannya panennya bisa mencapai 2.000-2.500 hektare.

Puncak panen panen padi di Kab. Malang, dia menegaskan, diperkirakan Maret. Angka luasan panen diperkirakan mencapai 10.000 hektare. Jika dikonversi dengan beras, maka ada produksi beras sebanyak 35.000 ton. “Puncak panen berlangsung pada Maret-April,” ucapnya.

Namun, dia mengakui, beras produksi Kab. Malang tidak hanya memenuhi warga Kab. Malang sendiri. Beras tersebut juga untuk memenuhi warga di Kota Malang dan Kota Batu yang luasan areal persawahannya terbatas.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Choirul Anam
Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper