Bisnis.com, JAKARTA—Pengelolaan sektor kelautan dan perikanan nasional yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau instansi terkait lainnya seharusnya tidak bergantung kepada investasi asing.
"Sudah sejak lama laut Indonesia menjadi ladang pencaharian bagi bangsa asing," kata Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities Abdul Halim di Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Menurut dia, sejumlah program seperti pengembangan beberapa pulau terluar yang melibatkan pihak asing dinilai bertolak belakang dengan semangat konstitusi.
Meski memiliki keterbatasan dana, katanya, pemerintah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam perencanaan program yang menggunakan dana APBN/APBD.
Ia mencontohkan, hal itu dapat dilakukan misalnya dengan melihat potensi perikanan yang digerakkan oleh masyarakat, kemudian memfasilitasi peningkatan nilai produknya serta membuka akses pasarnya.
"Biayanya murah dan dibutuhkan peran kolaboratif pemerintah pusat dan pemda. Jika anggaran pemerintah pusat terbatas, delegasikan ke pemda. Pemda harus lebih proaktif," kata Abdul Halim.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan agar laut Indonesia jangan sampai dikavling dan berbagai sumber daya laut yang terdapat di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
