Bisnis.com, SURABAYA - Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) akan merumuskan sejumlah usulan kebijakan untuk menekan biaya logistik yang masih tinggi dalam rencana kegiatan Kongres Nasional Depalindo ke X pada 7 September 2017 di Surabaya.
Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro mengatakan saat ini biaya logistik yang masih dirasakan para pengguna jasa angkutan terutama pada eksportir yakni berada di kisaran 15%-20%.
"Angka tersebut masih sangat tinggi dalam biaya produksi karena biasa logistik itu idealnya yakni 9%-12%," katanya dalam Konferensi Pers Kongres Nasional Depalindo ke X, Rabu (6/9/2017).
Toto mengatakan, Logistic Perform Index Indonesia per 2016 masih di peringkat ke 63, kalah dengan Thailand (peringkat 45), Malaysia (32) dan Vietnam (64).
Menurut Toto, faktor yang harus diselesaikan adalah efisiensi kepelabuhan, infrastruktur, sarana prasarana dan pungutan liar jika perizinan lama dan tarif pelabuhan itu sendiri. "Daya saing kita pun jadi lemah kalah dengan Vietnam. Ekspor kita bahkan sulit tumbuh," katanya.
Toto mengungkapkan selama ini yang kerap dialami pengusaha berbasis ekspor saat melakukan pengiriman barang yakni adanya hambatan di nota pembetulan sehingga barang jadi tertahan, dan di bagian karantina tidak semua pelabuhan memiliki Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) sehingga berpengaruh pada cost logistic.
Berdasarkan data Depalindo, kinerja ekspor secara nasional pada periode Januari-Juli 2017 mencapai US$84,4 miliar atau 7% dibandingkan periode yang sama 2016 yakni US$72,2 miliar.
Khusus ekspor Jatim pada periode tersebut tahun ini mengalami defisit yakni hingga Juli 2017 tercapai US$10,2 miliar atau turun dibandingkan periode sama 2016 yakni US$10,7 miliar. Sedangkan nilai ekspor justru lebih besar yakni US$10,28 miliar.
"Namun penurunan ekspor ini memang disebabkan oleh market yang turun dan belum bergairah dan daya saing yang kalah dengan beberapa negara lain," imbuhnya.
Rencananya dalam kongres nasional Depalindo tersebut akan menghadirkan sejumlah pemerintah terkait seperti dari Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, Balai Karantina dan Pelindo III untuk membahas bersama-sama problematika dan memecahkan solusinya.
"Di samping itu dalam kongres juga ada pemilihan ketua baru, biasanya dilakukan secara aklamasi."
