Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

INDUSTRI SENJATA, Pabrik Propelan Diusulkan Dibangun Pemerintah

PT Dahana (Persero) mengusulkan pabrik propelan dibangun dengan konsep government owned contractor operated.
Demis Rizky Gosta
Demis Rizky Gosta - Bisnis.com 05 Februari 2017  |  17:55 WIB
Ilustrasi. - Antara
Ilustrasi. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA — PT Dahana (Persero) mengusulkan pabrik propelan dibangun dengan konsep government owned contractor operated.

Direktur Utama PT Dahana (Persero), Harry Sampurno, menilai government owned contractor operated (GOCO) adalah konsep paling pas bagi rencana pengembangan pabrik propelan di Indonesia.

GOCO berarti pabrik propelan dimiliki dan didanai oleh pemerintah. Namun, perusahaan sipil seperti Dahana akan bertindak sebagai operator pabrik.

“Kami sudah mengusulkan ke Komite Kebijakan Industri Pertahanan, yang bagus adalah GOCO. Jadi dimiliki pemerintah, Dahana yang operasikan,” kata Harry, beberapa waktu lalu.

Pembangunan industri propelan adalah rencana jangka panjang Dahana untuk memperkuat struktur industri pertahanan Indonesia.

Propelan adalah bahan kimia yang berfungsi sebagai penghasil energi penggerak proyektil senjata. Indonesia saat ini masih mengimpor mayoritas propelan persenjataan.

Harry mengatakan industri propelan rencananya dibangun dalam dua tahap dengan total kebutuhan investasi senilai Rp9,7 triliun.

Pengembangan tahap pertama adalah pembangunan fasilitas produksi propelan munisi kaliber kecil (MKK). MKK produksi Dahana nanti bisa digunakan sebagai komponen produksi peluru oleh PT Pindad (Persero).

Pengembangan kemudian dilanjutkan ke tahap kedua yaitu pembangunan fasilitas produksi munisi kaliber besar (MKB). MKB adalah propelan bagi persenjataan seperti roket dan mortar.

Pengembangan tahap pertama rencananya berlangsung mulai 2017 dan rampung pada 2019 dengan kebutuhan investasi Rp5,7 triliun. Adapun pengembangan tahap kedua ditargetkan rampung pada 2021 dengan kebutuhan nilai investasi Rp4 triliun.

“Sekarang semua masih proses. Dahana sudah bisa bikin roket, bisa bikin bom. Pindad bisa bikin peluru. Namun, kelemahannya propelan impor. Ini sangat strategis,” kata Harry.

Kepala Bidang Kerja Sama dan Pemasaran Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Yussuf Solichien mengatakan sistem GOCO sudah tepat karena industri propelan akan didanai oleh negara dan menjadi milik negara.

Konsep tersebut juga memberikan kesempatan bagi Dahana untuk menjalin kerja sama joint venture atau joint operation dengan swasta dalam atau luar negeri.

“Kami paham bahwa pengembangan kapasitas produksi perlu investasi yang besar dan BUMN belum punya kemampuan finansial. Satu-satunya jalan adalah kerja sama dengan investor dalam atau luar negeri,” katanya kepada Bisnis, Kamis (2/2/2017).

Dia menjelaskan saat ini Dahana sudah menjalin kerja sama dengan Roxel dan Eurenco dalam pembangunan pabrik nitorglycerine. Dahana juga sudah bekerja sama dengan PT Pavie Prima Mitra dalam pembangunan dan pengembangan kapasitas produksi propelan.

“KKIP mendorong BUMN dan swasta industri pertahanan untuk terus mengembangkan dirinya dan terus mengikuti perkembangan teknologi militer yang sangat pesat. TIdak hanya mendorong, KKIP juga memfasilitasi kerja sama dan mencarikan skema pendanaan,” kata Yussuf.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Olimpiade 2020 Olimpiade 2020
Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top