Bisnis.com, MALANG — Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah lewat Inpres 1/2025 masih belum berdampak pada tingkat hunian hotel di Malang.
Ketua BPC PHRI Kota Malang, Agoes Basuki, mengatakan kebijakan pembatasan anggaran untuk kegiatan yang kurang penting memang harus dilakukan pemerintah. Masyarakat, termasuk pelaku perhotelan, menyepakati hal tersebut.
"Namun demikian, kami berharap agar ada peninjauan kembali terhadap kegiatan penting yang mempunyai efek dan dampak terhadap perekonomian secara luas," ucap Agoes Basuki, Senin (17/2/2025).
Karena itulah, dia menilai, kegiatan-kegiatan pemerintah di hotel-hotel tetap perlu dilakukan karena akan menghidupkan sektor riil, terutama sektor perhotelan.
"Sikap kami PHRI melalui BPP PHRI (Pusat) telah berupaya menyampaikan kepada pemerintah agar kebijakan seperti yang tercantum dalam Inpres 1/2025 dilakukan peninjauan kembali," ujarnya.
Usulan itu dilakukan karena PHRI khawatir ada dampak negatif yang akan muncul dengan adanya Inpres tersebut.
Baca Juga
Kekhawatiran tersebut terutama ditujukan bagi hotel yang revenue-nya sangat bergantung pada kegiatan Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE). Terutama MICE yang diselenggarakan pemerintah.
Namun, dia menegaskan, asosiasi juga mengimbau kepada pihak hotel untuk melakukan inovasi dan tidak hanya bergantung pada event-event yang digelar oleh pemerintah saja.
Terkait dampak dari pemberlakuan Inpres No. 1/2025, dia mengungkapkan saat ini belum terasa dampaknya. Tingkat hunian hotel masih normal.
Dia menyebut pada Februari memang merupakan low season. Tingkat hunian hotel di Malang pada bulan ini mencapai 50%-60%, sedangkan untuk weekend bisa meningkat sampai 70% per 17 Februari.
Ketua BPD PHRI Jatim, Dwi Cahyono, juga menegaskan bahwa dampak dari efisiensi anggaran masih belum tampak pada industri perhotelan.
"Pada periode Januari-Februari, angka pembatalan pemesanan kamar sekitar 10%-15%," tuturnya.
Meski begitu, dia menegaskan, kebijakan efisiensi pemerintah perlu direspons oleh pelaku perhotelan. Hal itu terjadi karena sumbangan pendapatan dari pemerintah sangat signifikan, yakni 30%-50%.
Karena itulah, dia menegaskan, pelaku perhotelan perlu kembali menggarap pasar yang selama ini seakan dilupakan seperti korporasi, gathering, wisatawan, keluarga, dan paket-paket digital platform.
"Ceruk MICE yang ditinggalkan pemerintah harus segera diisi," ucapnya.
Jika hal itu terjadi, lanjutnya, maka keberlangsungan usaha perhotelan di Malang bisa terjadi.
Dia menekankan, intinya pelaku perhotelan setuju dengan kebijakan pemerintah yang memprioritaskan APBN untuk program-program prioritas.
Karena itulah, dia berharap, sektor pariwisata dapat menjadi program prioritas dari pemerintah. Hal itu diperlukan karena negara-negara tetangga seperti di Malaysia, Singapura, dan Thailand menjadikan pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Selain itu, industri ini multiplier effect-nya luas dan langsung dirasakan masyarakat sehingga pengembangan harus didukung pemerintah dengan dijadikannya program prioritas," ucapnya.
