Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengklaim telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam waktu dua tahun terakhir (Maret 2021 - Maret 2023) yang tercatat berkurang sebanyak 383.920 orang.
Data BPS mencatat, pada periode September 2022-Maret 2023, persentase penduduk miskin Jatim turun 0,14 poin dari 10,49 persen pada September 2022 menjadi 10,35 persen pada Maret 2023.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan penurunan angka kemiskinan di Jatim ini disebabkan oleh sejumlah faktor seperti kinerja pertumbuhan ekonomi Jatim kuartal I/2023 yang tumbuh 4,95 persen (yoy).
“Selain itu juga dipengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 4,33 persen atau turun 0,48 poin (yoy), dan turun 1,16 poin dibandingkan dengan Agustus 2022 (5,49 persen),” jelasnya, Senin (24/7/2023).
Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, juga menginisiasi program penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pencairan bantuan produktif bagi keluarga miskin ekstrem di kantong kemiskinan di 5 kabupaten. Masing-masing keluarga mendapatkan bantuan senilai Rp1,5 juta yang dapat digunakan sebagai modal usaha produktif.
Penurunan kemiskinan ini juga didorong oleh peningkatan pendapatan penduduk miskin, salah satunya melalui kegiatan usaha produktif yang didukung adanya permodalan UMKM. Pangsa kredit UMKM terhadap total penyaluran kredit di Jatim juga tercatat terus meningkat sejak 2021.
Baca Juga
"Alhamdulillah, berkat kerja keras kita semua di saat pandemi Covid-19, Jatim berhasil menurunkan angka kemiskinan terbanyak di Indonesia selama dua tahun terakhir ini,” imbuhnya.
Menurut Khofifah, peningkatan kredit UMKM tersebut sejalan dengan upaya Pemprov Jatim dan perbankan yang terus mendorong peran UMKM dalam menggenjot perekonomian.
Sejumlah program yang mamacu kinerja kredit UMKM yakni Prokesra atau kredit usaha bunga tiga persen alias mendapat subsidi bunga bagi usaha ultra mikro dan mikro, lalu program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Dana Bergulir (Dagulir) serta fasilitasi pembiayaan lainnya.
Selama 2022 - 2023, Jatim menyalurkan bantuan usaha bagi sektor mikro dan ultra mikro sebanyak 6.478 pelaku usaha dengan nilai bantuan sekitar Rp600.000 - Rp2,2 juta yang berasal dari Baznas Provinsi Jatim dan CSR pelaku usaha.
“Ada juga BLT Dana Desa 2023 per Maret 2023 telah disalurkan kepada 163.669 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di mana Dana Desa untuk BLT minimal 10 persen dan maksimal 25 persen untuk Keluarga kategori Desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),” ujar Khofifah.
Disusul juga dengan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) per kuartal I/2023 telah mencapai 99,12 persen atau sebesar 1.554.312 keluarga penerima manfaat dari total target 1.566.750 keluarga penerima manfaat.
Khofifah menambahkan, penurunan kemiskinan berseiring dengan upaya Jatim dalam meningkatkan status kemandirian desa dari 697 desa mandiri pada 2021 menjadi 1.490 desa mandiri pada 2022, atau telah meningkat 113,77 persen. “Tahun ini saja, kita targetkan Jatim bisa memiliki 2.500 desa mandiri,” imbuhnya.
