Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh kabupaten/kota di Jatim memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah masyarakat dalam mengakases layanan pemerintah.
Khofifah mengatakan, keberadaan MPP akan menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat yang menginginkan kemudahan, kecepatan dan transparansi dalam proses perizinan serta sejumlah layanan lainnya.
"Saya harap daerah lain bisa segera mencontoh atau meniru keberadaan MPP. Pakai skema amati, tiru, modifikasi layanan. Yang penting tujuannya memberi kemudahan layanan masyarakat," ujarnya dalam rilis, Kamis (10/2/2022).
Dia mengatakan MPP merupakan bagian dari inovasi dan kreativitas daerah dalam memudahkan perizinan sesuai regulasi, serta kondusivitas wilayahnya yang selalu terjaga, seperti yang telah dilakukan Kabupaten Tuban.
"Kasihan masyarakat kalau harus muter-muter untuk ngurus dokumen atau perizinan, belum lagi waktu dan ongkos transportnya. Kalau ada dalam satu gedung seperti ini kan tentu masyarakat akan sangat diuntungkan," imbuhnya.
Khofifah menyebut, MPP Kabupaten Tuban ini merupakan MPP ke-51 di Indonesia dan MPP ke- 10 di Provinsi Jatim, yang memiliki luas sekitar 4 hektare.
Baca Juga
Dalam MPP itu terdapat 55 layanan organisasi pemerintah daerah dan 64 organisasi vertikal lainnya dari 25 instansi. Dengan adanya MPP tersebut, masyarakat akan dengan mudah mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan mengandalkan teknologi di antaranya KTP, Akta Lahir, KIA maupun layanan dokumen kependudukan lainnya.
MPP Kabupaten Tuban juga menyediakan layanan perizinan, yakni layanan pembayaran pengurusan pajak, pendaftaran BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, perbankan dan Kementerian Agama.
"Di MPP Tuban juga ada fasilitas yang disediakan bagi masyarakat yang hendak menikah dan, ruangan dengan dekorasi yang unik dan menarik," katanya.
Khofifah menambahkan, dengan adanya MPP ini, ASN juga melakukan adaptasi di era digitalisasi yang saat ini menurutnya menjadi sebuah kebutuhan wajib.
Bupati Tuban Aditya Halindra menjelaskan pembangunan MPP Kabupaten Tuban tersebut menggunakan anggaran daerah dari 2020 hingga 2021 dengan total anggaran Rp45,9 miliar.
"Saya berharap tidak memakan waktu cukup panjang, karena hal ini sesuai dengan terobosan Pak Presiden dan Ibu Gubernur, sehingga masyarakat dapat dipermudah utamanya jika ingin membuka ekspor untuk usaha yang dimiliki. Selain itu, dengan adanya MPP tidak ada lagi pungutan yang tidak kasat mata," ujarnya.
