Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gubernur Khofifah Minta Kota/Kabupaten Bikin Mal Pelayanan Publik

Keberadaan MPP akan menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat yang menginginkan kemudahan, kecepatan dan transparansi dalam proses perizinan serta sejumlah layanan lainnya.
Ilustrasi./Bisnis-Nirmala Aninda
Ilustrasi./Bisnis-Nirmala Aninda

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh kabupaten/kota di Jatim memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah masyarakat dalam mengakases layanan pemerintah.

Khofifah mengatakan, keberadaan MPP akan menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat yang menginginkan kemudahan, kecepatan dan transparansi dalam proses perizinan serta sejumlah layanan lainnya.

"Saya harap daerah lain bisa segera mencontoh atau meniru keberadaan MPP. Pakai skema amati, tiru, modifikasi layanan. Yang penting tujuannya memberi kemudahan layanan  masyarakat," ujarnya dalam rilis, Kamis (10/2/2022).

Dia mengatakan MPP merupakan bagian dari inovasi dan kreativitas daerah dalam memudahkan perizinan sesuai regulasi, serta kondusivitas wilayahnya yang selalu terjaga, seperti yang telah dilakukan Kabupaten Tuban.

"Kasihan masyarakat kalau harus muter-muter untuk ngurus dokumen atau perizinan, belum lagi  waktu dan ongkos transportnya. Kalau ada dalam satu gedung seperti ini kan tentu masyarakat akan sangat diuntungkan," imbuhnya.

Khofifah menyebut, MPP Kabupaten Tuban ini merupakan MPP ke-51 di Indonesia dan MPP ke- 10 di Provinsi Jatim, yang memiliki luas sekitar 4 hektare.

Dalam MPP itu terdapat 55 layanan organisasi pemerintah daerah dan 64 organisasi vertikal lainnya dari 25 instansi. Dengan adanya MPP tersebut, masyarakat akan dengan mudah mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan mengandalkan teknologi di antaranya  KTP, Akta Lahir, KIA maupun layanan dokumen kependudukan lainnya.

MPP Kabupaten Tuban juga menyediakan layanan perizinan, yakni layanan pembayaran pengurusan pajak, pendaftaran BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, perbankan dan Kementerian Agama.

"Di MPP Tuban juga ada fasilitas yang disediakan bagi masyarakat yang hendak menikah dan, ruangan dengan dekorasi yang unik dan menarik," katanya.

Khofifah menambahkan, dengan adanya MPP ini, ASN juga melakukan adaptasi di era digitalisasi yang saat ini menurutnya menjadi sebuah kebutuhan wajib.

Bupati Tuban Aditya Halindra menjelaskan  pembangunan MPP Kabupaten Tuban tersebut menggunakan anggaran daerah dari 2020 hingga 2021 dengan total anggaran Rp45,9 miliar.

"Saya berharap tidak memakan waktu cukup panjang, karena hal ini sesuai dengan terobosan Pak Presiden dan Ibu Gubernur, sehingga masyarakat dapat dipermudah utamanya jika ingin membuka ekspor untuk usaha yang dimiliki. Selain itu, dengan adanya MPP tidak ada lagi pungutan yang tidak kasat mata," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Peni Widarti
Editor : Miftahul Ulum

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper