Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Bupati Jember Diperiksa di Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri

Bupati Jember Faida dan beberapa pejabat Pemkab Jember diperiksa di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada Selasa (13/1/2021). Pemeriksaan itu terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 13 Januari 2021  |  01:01 WIB
Bupati Jember Faida. - Antara
Bupati Jember Faida. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Inspektorat Provinsi Jawa Timur memeriksa Bupati Jember Faida dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Jember di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada Selasa (13/1/2021).

Surat Inspektorat Provinsi Jatim yang dikirimkan kepada Bupati Jember Faida menyebutkan pemeriksaan itu terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang serta permintaan keterangan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP) oleh tim gabungan Kemendagri, Komisi ASN, dan Pemprov Jatim.

Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief membenarkan bahwa Bupati Jember berada di Kemendagri, tetapi dia mengaku tidak tahu pasti agendanya.

"Saya tidak tahu materi pemeriksaannya tentang apa, tetapi memang benar beliau sedang di Kemendagri. Mudah-mudahan segera ada arahan yang jelas dari pemerintah pusat," ungkapnya.

Surat panggilan pemeriksaan itu merupakan yang kedua kepada Bupati Faida menyusul surat Inspektorat Jatim pada 7 Januari 2021 perihal permintaan keterangan, serta memperhatikan surat Bupati Jember pada tanggal 8 Januari 2021 perihal panggilan pemeriksaan.

Surat panggilan terhadap Bupati Faida ditandatangani oleh Kepala Inspektorat Provinsi Jatim Helmy Perdana Putera atas nama Gubernur Jatim tertanggal 8 Januari 2021.

Sebelumnya Bupati Jember Faida melakukan mutasi dan membebastugaskan sejumlah pejabat Pemkab Jember setelah kalah dalam pilkada dan menjelang masa jabatannya habis, salah satunya Sekretaris Daerah Mirfano yang dicopot jabatannya tanpa diperiksa terlebih dahulu.

Beberapa pejabat definitif di Pemkab Jember diganti, bahkan ada sebagian yang tidak di-nonjob-kan, padahal sesuai dengan aturan, pejabat dibebastugaskan kalau kedapatan melakukan pelanggaran berat. Namun, para ASN di Jember itu dibebastugaskan tanpa ada alasan yang jelas.

Kepala Inspektorat Provinsi Jatim Helmy Perdana Putera menilai apa yang dilakukan Bupati Jember Faida dalam menerbitkan SK Plt. melanggar aturan dan bisa dibatalkan secara sepihak karena dalam UU Pilkada sudah jelas bahwa tidak boleh ada mutasi maupun pergantian pejabat selama 6 bulan sebelum dan sesudah pilkada.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilkada Serentak jember

Sumber : Antara

Editor : M. Syahran W. Lubis
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top