Bisnis.com ,SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyebut jumlah kuota bantuan sosial (bansos) tunai di Jatim hingga kini maaih tersisa 5,05 persen dan diharapkan dapat calon penerima dapat segera didata dan diverifikasi oleh pemerintah kota/kabupaten.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan mengatakan hingga kemarin malam tahap ketiga pendataan penerima bansos tunai di tingkat kota/kabupaten sudah ditutup. Dari laporan yang diterimanya, tercatat masih ada 7 daerah yang kuota penerimanya masih ada.
"Dari Kemensos sudah secara intensif berkomunikasi dengan 10 kepala dinas sosial, sehingga apabila sebelumnya ada sekitar 15 daerah yang kuota sisanya masih sangat signifikan, sekarang sudah berkurang, jadi tinggal 7 daerah. Jadi yang awalnya 12 persen kuota yang belum terisi, sekarang tinggal 5,05 persen," jelasnya, Jumat (8/5/2020).
Dia menjelaskan, dari data yang sudah terverifikasi tersebut kemudian dilakukan distribusi bansos tunai melalui pemkab/pemkot karena nama-nama penerima bansos merupakan dari pendataan pemkab/pemkot.
Sementara untuk penerima bansos dari yang terdata di Radar Bansos Jatim dalam beberapa minggu terakhir telah masuk dan akan diserahkan ke pemkot/pemkab untuk dilakukan verifikasi.
"Total data yang sudah masuk Radar Bansos berikutnya disampaikan ke kabupaten/kota untuk dipilah satu-satu dan diverifikasi. Kemungkinan nama ini sudah masuk/belum dalam daftar penerima di pemkot/pemkab," imbuhnya.
Baca Juga
Adapun program bantuan pangan/tunai di Jatim ini diberikan kepada warga terdampak Covid-19 dari non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun DTKS yang belum menerima progrgam sesuai dengan usulan pemkab/pemkot.
Total anggaran untuk bantuan pangan/tunai ini sebesar Rp450 miliar, untuk 38 kota/kabupaten dengan total sasaran 750.000 keluarga penerima manfaat (KPM). Besaran bantuan yang diberikan adalah Rp200.000/KPM selama 3 bulan.
Mekanisme penyalurannya adalah melalui BKK pemkab/pemkot untuk dibelanjakan kebutuhan pokok atau diserahkan tunai kepada KPM yang ditentukan oleh pemkab/pemkot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
