Bisnis.com, SURABAYA - DPRD Kota Surabaya menyebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2020 masih 0 rupiah atau belum ke luar untuk keperluan bantuan sosial (bansos) baik berupa sembako maupun bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga terdampak Covid-19.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti, di Surabaya, Rabu (6/5/2020), menjelaskan untuk bansos berupa BLT dan sembako untuk warga terdampak selama tiga bulan ke depan yakni Mei, Juni dan Juli, masih dioptimalkan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos), Pemprov Jatim dan pihak swasta.
"Dari semua itu, APBD = 0 rupiah untuk bantuan-bantuan itu," ujarnya.
Meski demikian, lanjut dia, anggaran yang direncanakan dalam APBD Surabaya 2020 sebesar Rp160 miliar itu bisa digunakan saving atau tabungan untuk persiapan bansos pada Juli dan Agustus, jika saat masa recovery atau pemulihan pasca-bencana, warga masih perlu dibantu.
Terkait ini, lanjut dia, mulai sekarang Pemkot Surabaya perlu menyiapkan mekanisme penggunaan anggarannya.
Akomodasi Data Baru
Baca Juga
Pemerintah Kota Surabaya mulai menyalurkan bantuan sosial berupa sembako untuk 26.122 kepala keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 di Kota Pahlawan, Jawa Timur, Rabu (6/5/2020).
Koordinator Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan warga terdampak Covid-19 yang mendapatkan sembako kali ini merupakan warga yang tidak masuk dalam data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Surabaya.
"Setelah dilakukan verifikasi ulang, warga terdampak Covid-19 ini sebanyak 26.122 KK," katanya.
Menurut dia, data tersebut bergerak dinamis setiap waktunya seiring dengan laporan dari pengurus Rukun Warga (RW). Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta bantuannya para pengurus RW untuk proaktif melaporkan warganya yang terdampak Covid-19.
Adapun kriteria warga terdampak Covid-19 ini adalah warga yang pendapatannya berkurang dan tidak bisa menyimpan, seperti terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pedagang sentra wisata kuliner (SWK) yang dagangannya sepi akibat Covid-19 ini.
"Nah, yang mengerti semacam ini adalah warga sendiri dan para RW, sehingga kami meminta proaktif para RW itu untuk melaporkan melalui aplikasi terdampak Covid-19," katanya.
Apabila pihak RW merasa kesulitan, lanjut dia, bisa langsung ke kelurahan melaporkan warga terdampaknya itu. Nantinya Dinsos Surabaya akan melakukan verifikasi.