Bisnis.com, MALANG - DPD Asoasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jatim mendesak pemerintah segera merealisasikan tambahan kuota untuk rumah bersubsidi agar tidak terjadi kevakuman penjualan.
Ketua DPD Apersi Jatim Makhrus Sholeh mengatakan dari sisi pasokan sebenarnya sangat banyak karena pengembang anggota asosiasi yang sudah merealisasikan pembangunan rumah bersubsidi. Namun jika tidak diimbangi dengan adanya kuota rumah bersubsidi, maka otomatis penjualan akan mandek, tidak bisa direalisasikan.
“Jangan sampai terjadi antara pasokan rumah bersubsidi dengan pembiayaannya tidak seimbang,” ungkapnya di Malang, Jumat (28/2/2020).
Pengembang perumahan bersubsidi, kata dia, bersyukur pemerintah menambah kuota rumah bersubsidi sebesar Rp1,5 triliun yang merupakan bagian dari insentif untuk meminimalisasi dampak dari merebaknya virus corona di berbagai negara.
Insentif kepada sektor perumahan, terutama perumahan bersubsidi, kata dia, sangat tepat. Hal itu terjadi karena sektor industri yang terkait dengan industri properti sangat banyak. Ada 100 lebih.
Karena itulah, dengan adanya tambahan otomatis bisnis penyediaan rumah bersubsidi akan berjalan. Dengan demikian, otomatis pula sektor industri yang terkait dengan perumahan juga ikut tumbuh.
Karena alasan itu pula, Apersi Jatim mendesak pemerintah segera merealisasikan tambahan kuota bantuan untuk rumah bersubsidi. Dengan demikian, pengembang bisa lebih tenang.
Dengan adanya tambahan kuota rumah bersubsidi itu, maka ada tambahan kuota dari 230.000 unit menjadi 300.000-an unit. Dengan kuota sebanyak itu, diperkirakan akan habis pada Agustus, sedangkan jika tidak ada tambahan hanya cukup sampai April 2020.
Sebenarnya, kata dia, bantuan untuk rumah bersubsidi lebih baik difokuskan pada FLPP. Dana subsidi untuk subsidi selisih bunga maupun bantuan uang muka bisa dialihkan ke FLPP.
Selain itu, bunga KPR dengan skema FLPP dinaikkan dari 5% menjadi 7%. Dengan cara itu, maka kuota bantuan pemerintah lewat skema menjadi lebih besar.
Jika skema itu bisa dilaksanakan tahun ini, maka sepanjang 2020 semua rumah bersubsidi yang sudah terbangun bisa direalisasikan KPR-nya dengan skema FLPP.
Dengan demikian pula, maka ada kepastian bagi pengembang untuk membangun rumah bersubsidi. Tidak khawatir proyek perumahan bersubsidi mangkrak karena tidak bisa direalisasikan KPR-nya.
Jika tidak ada realsiasi KPR, maka otomatis pengembang akan gulung tikar. Hal itu terjadi karena sisi permodalan pengembang di perumahan tipe kebanyakan pas-pasan.
Mereka biasanya mengandalkan kredit bank untuk pembebasan lahan dan pembangunan konstruksinya. “Kalau tidak ada realisasi KPR, otomatis tidak bisa mengangsur kredit dan bangkrut,” ucapnya.
Seperti pada 2019 karena persoalan yang sama, dari 315 anggota Apersi ada 10%-nya yang bangkrut.
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan telah bersedia menggelontorkan tambahan anggaran untuk rumah subsidi melalui subsidi bunga atau SSB tapi dengan tenor 10 tahun. Total dana yang disiapkan untuk subsisi selisih bunga mencapai Rp1,5 triliun.
Jumlah tersebut diperkirakan bisa menambah kuota rumah subsidi sebanyak 230.000-an unit dari anggaran awal dan menjadikan total anggaran rumah subsidi tahun ini tersedia sebanyak 300.000-an unit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
