Bisnis.com, MADIUN - Jumlah warga yang mengurus permintaan KTP elektronik (KTP-e) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Madiun, Jawa Timur meningkat signifikan seiring datangnya pengiriman blangko kartu identitas tersebut dari Kemendagri ke daerah.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Kota Madiun Supriyono di Madiun, Senin (20/1/2020), mengatakan pada Jumat (17/1), Dispendukcapil Kota Madiun telah menerima 4.000 keping blangko KTP-e.
Akibatnya, katanya, terjadi antrean permintaan pengurusan KTP-e hingga 100 persen dari pada hari sebelumnya.
"Biasanya per hari ada 250 pemohon KTP-e. Namun sejak Jumat (17/1) lalu, lebih dari 400 pemohon datang ke Dispendukcapil untuk mengurus KTP-e," ujar dia.
Ketika Dispendukcapil Kota Madiun menerima kiriman blangko KTP-e, pihaknya langsung menyebarluaskan ke masyarakat, agar warga yang masih membawa surat keterangan (suket) pengganti KTP-e dapat diurus dan diganti dengan fisik KTP-e yang asli.
Dari 4.000 keping blangko KTP-e tersebut, akan diprioritaskan bagi pemula atau remaja yang baru membuat KTP-e serta penggantian bagi pemegang suket, sedangkan bagi pemohon yang hendak melakukan perubahan data dan pengurusan KTP hilang atau rusak akan dilayani secara bertahap.
Ia mengatakan proses penggantian suket ke KTP-e tidak sulit dan dapat diwakilkan kepada keluarga asalkan masih dalam satu KK.
"Jadi ketika blangko datang, kami langsung 'action' dengan cepat karena sekarang eranya digital. Kami umumkan melalui media sosial di antaranya Facebook dan WhatsApp grup bahwa blangko KTP sudah tersedia, namun tetap diprioritaskan untuk penggantian suket," katanya.
Sesuai data Dispendukcapil setempat, saat ini jumlah pemegang suket pengganti KTP-e di Kota Madiun mencapai 6.386 orang. Jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah blangko yang terkirim yang 4.000 keping.
Supriyono menjelaskan awalnya dinasnya mengusulkan sekitar 8.000 keping blangko KTP-e. Jumlah itu sudah termasuk 10 persennya sebagai cadangan.
Pembatasan jumlah blangko yang terkirim tersebut berdasarkan ketentuan, bagi suatu daerah yang memiliki penduduk di bawah 500 ribu jiwa, hanya mendapat 4.000 keping, sedangkan di Kota Madiun terdapat 210 ribu jiwa.
Sebanyak 4.000 blangko itu diperkirakan habis maksimal dua pekan.
Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pengajuan kembali ke Kemendagri.
"Jika blangko yang tersedia sudah di bawah 1.000 keping, maka kami akan ajukan pengiriman lagi dari pusat," katanya.
