Dorong Investasi Masuk, KPK Desak Daerah Terapkan Perizinan Satu Pintu

KPK mendesak daerah segera menerapkan perizinan online dan sistem satu pintu untuk mendorong agar investasi dapat masuk.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com 05 Desember 2019  |  01:52 WIB
Dorong Investasi Masuk, KPK Desak Daerah Terapkan Perizinan Satu Pintu
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama Wali Kota Malang (kiri) pada Diskusi dan Sosialisasi Program Pajak Online dalam rangka Peningkatan PAD bersama Tim koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah VI di Malang, Rabu (4/12/2019). - Bisnis/Choirul Anam

Bisnis.com, MALANG — KPK mendesak daerah segera menerapkan perizinan online dan sistem satu pintu untuk mendorong agar investasi dapat masuk.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan dalam penerapan perizinan satu pintu benar-benar satu pintu. “Intinya, transparansi dapat memberantas praktik korupsi,” ujarnya pada Diskusi dan Sosialisasi Program Pajak Online dalam rangka Peningkatan PAD bersama Tim koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah VI di Malang, Rabu (4/12/2019).

Terkait dengan transparansi, dia mengingatkan, pemda harus segera menerapkan e-katalog dalam proses tender. Begitu dalam pelaksanaan APBD, sudah diterapkan e-budgeting dan e-planning. Penganggaran harus mengacu pada perencanaan.

Dia juga mengingatkan, jika dalam proses e-tender ada komputer ngadat yang diduga merupakan praktik kesengajaan, maka peserta tender bisa melaporkan ke Korsupgah. “Sudah tidak zamannya sekarang ini aparat korupsi,” ucapnya.

Hal itu terjadi karena aparat bisa meningkat kesejahteraannya dengan tanpa korupsi jika PAD tinggi. Kalau PAD meningkat, maka aparat bisa sejahtera karena pendapatannya meningkat seperti yang dipraktikkan Pemprov DKI.

KPK, kata Basaria, selain penindakan sebenarnya sangat peduli upaya pencegahan. Intinya, jika praktik korupsi bisa dicegah maka hal itu lebih baik karena orang terlibat hukum itu tidak enak.

KPK juga peduli untuk mendorong agar penerimaan daerah meningkat karena tingginya penerimaan daerah otomatis akan mensejahterahkan daerah itu sendiri yang dapat dinikmati masyarakat banyak.

Mencegah praktik korupsi dalam penerimaan pajak daerah, kata dia, terutama dari sisi aparatnya. Aparat pajak harus clean dan clear. Petugas pajak tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Praktik-praktik sebelumnya dalam upaya menghindari pajak, perusahaan membuat versi laporan keuangan yang berbeda, seperti laporan sebenarnya untuk kepentingan pemilik, laporan untuk kepentingan memperoleh kredit, dan laporan untuk kepentingan membayar pajak.

“Petugas pajak jangan bermain di sana. Begitu juga wajib pajak jangan mau diajak bermain dengan petugas pajak karena nantinya akan terseret ke soal hukum,” ucapnya.

Dia mengingatkan pula, ketentuan yang baru mengenai praktik korupsi maka perusahaan bisa bertanggung jawab jika terjadi masalah terkait dengan korupsi. Bahkan Perpres yang berlaku pada 2020, pemilik perusahaan bisa dijerat kasus korupsi.

Praktik yang lain yang sering terjadi sebelumnya, mengecilkan nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan. Karena itulah notaris tidak boleh melakukan praktik seperti itu.

“Jika pengusaha telah benar dalam memenuhi kewajibannya tapi masih diganggu aparat, maka laporkan ke Korsupgah,” ujarnya.

Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan Pemkot Malang akan menerapkan penuh layanan berbasis online, terutama perizinan, pada 2020. Hal itu terjadi karena harus terlebih dulu mengintegrasikan dengan sistem di instansi vertikal lainnya seperti imigrasi, BPN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, dan lainnya.

“Selain itu kami mengevaluasi kebutuhan bandwidth serta server agar layanan online kami betul-betul andal dan cepat,” ujarnya.(k24)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
KPK, investasi

Editor : Miftahul Ulum
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup