Bisnis.com, MALANG — Pemkot Malang memberikan pelayanan publik untuk penyandang disabilitas tunanetra berbasis komunikasi Braille, yakni Brexit (Braille E Ticket And Extraordinary Access for Visual Disabilities).
Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan inovasi kota Malang menembus Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Pelayanan yang termasuk inovasi antara lain Bank Sampah Malang, Lapo Bra (Layanan Pojok Braille) dan E Lapor lewat Sambat On Line. Adapun yang terbaru inovasi Brexit (Braille E Ticket And Extraordinary Access for Visual Disabilities) mampu menembus Top 99 tingkat nasional.
"Ini tentu kebanggaan tersendiri, karena untuk menembus Top 99, itu menyisihkan lebih dari 3.000 inovasi dari daerah daerah (dari 300 daerah) lainnya,” katanya dalam keterangan resminya, Jumat (12/7/2019).
Pernyataan itu disampaikan di sela-sela menjawab pertanyaan 8 Tim Juri yang terdiri dari JB Kristiadi, R. Siti Zuhro, Wawan Sobari, Tulus Abadi, Eko Prasojo, Nurjaman Mochtar, Dadan SS dan Indah Suksmaningsih di Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Wali Kota mengatakan inovasi menunjukkan komitmen meningkatkan mutu pelayanan publik dan membangun budaya baik di institusi pemerintah kota Malang.
Baca Juga
Oleh karena itulah, dia memberikan apresiasi positif kepada inovator dalam hal ini Puskesmas Janti dan Dinas Kesehatan Kota Malang serta bagian organisasi selaku pendamping.
Inovasi Brexit memberikan langkah terobosan kemudahan pelayanan kepada kelompok disabilitas tuna netra.
"Ada lebih 150 saudara saudara kita tuna netra yang menggunakan pelayanan kesehatan di Puskesmas Janti, yang selama ini selalu dipandu pendamping untuk berkomunikasi dengan petugas. Kini dengan Brexit, saudara saudara tuna netra bisa secara mandiri dari masuk puskesmas, mendaftarkan untuk pemeriksaan, hingga pengambilan obat hingga membaca tutorial resep obat,” ucapnya.
Pada setiap konter layanan juga telah disediakan media bantu komunikasi braille.
Brexit, kata dia, merupakan wujud komitmen Kota Malang atas layanan yang tidak disparitas, tidak diskriminatif dan wujud komitmen kuat keberpihakan kepada kelompok kelompok minoritas pada khususnya kaum disabilitas.
JB. Kristiadi menilai terobosan Pemkot Malang ini konkret, pemerintah daerah hadir dan peduli.
Tim dari Kota Malang juga menjelaskan layanan yang dikembangkan sejak 2017 ini sudah direplikasi a.l Kota Bandung.
