Bisnis.com, MALANG—Kebocoran air PDAM se-Jatim menembus angka 30% sehingga memerlukan penanganan serius. Dengan begitu tingkat kebocoran bisa ditekan menjadi 20%, sesuai batas toleransi yang dipatok pemerintah.
Ketua Umum Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PD Perpamsi) Jawa Timur Syamsul Hadi mengatakan jika ditinjau dari proporsi 36 PDAM di Jatim, 50% di antaranya memiliki angka kebocoran air di atas 20%.
“Jadi kondisi PDAM tidak seragam. Ada PDAM yang kebocoran airnya mencapai 13%, namun ada juga yang mencapai 40%,” katanya dihubungi di Malang, Minggu (2/12/2018).
Tingkat kebocoran air yang tinggi, kata dia, sebagian besar disebabkan faktor teknis, yakni kebocoran di pipa jaringan. Untuk menekan kebocoran air maka perbaikan pipa menjadi solusi utama.
faktor yang menjadi penyebab, kata dia, kompetensi dari SDM PDAM di Jatim yang tidak merata. Ada yang sangat baik, ada juga yang perlu ditingkatkan.
Dari sisi performa perusahaan, dari 36 PDAM, 4 di antaranya tergolong PDAM sakit dan 10 PDAM berkinerja tinggi.
Tugas asosiasi untuk mendorong PDAM yang sakit menjadi sehat, sedangkan PDAM yang sehat didorong untuk menjadi PDAM berkinerja tinggi.
Untuk meningkatkan kinerja PDAM di daerah tersebut, kata Syamsul, PD Perpamsi Jatim menggandeng Kantor Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jatim untuk melakukan pendampingan agar perusahaan daerah kinerjanya meningkat.
Aspek peningkatan yang dilakukan ada tiga, yakni operasional, keuangan, dan administrasi. “PDAM yang lemah terutama dari sisi aspek operasionalnya, yakni menyangku aspek teknik,” ujarnya.
Nantinya, ada kerja sama antara PDAM dan BPKP. Hal itu direalisasikan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman.
Hal lain yang juga didorong adalah penggunaan sistem aplikasi berbasis teknologi secara terintegrasi. Penggunaan teknologi informasi merupakan salah satu poin tinggi dalam penilaian kinerja PDAM.
Pelatihan bagi karyawan PDAM untuk meningkatkan kompetensi mereka juga menjadi poin tinggi terkait penilaian kinerja perusahaan dari BPKP.
Asosiasi merancang pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi karyawan PDAM. Pelatihan tersebut nantinya betul-betul menciptakan tenaga ahli sehingga modul pelatihan dan pelatihnya harus benar-benar baik.
Nantinya karyawan yang telah dilatih menjadi betul-betul ahli yang ditunjukkan dengan sertifikasi.
Pelatihan-pelartihan tersebut diharapkan digunakan PDAM untuk menjadi syarat bagi karyawan dalam memperoleh promosi. Misalnya untuk promosi menjadi manajer tertentu, maka karyawan idealnya memiliki sertifikat.
PD Perpamsi Jatim juga akan memfasilitasi anggota, yakni PDAM, dengan stakeholder, sehingga permasalahan di perusahaan dapat dipecahkan.
Misalnya untuk masalah tata kelola, PDAM bisa berkonsultasi dengan BPKP. Sedangkan masalah penyediaan air baku bisa melakukan usulan-usulan ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sedangkan permasalahan jaringan bisa berkoordinasi keSatker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Timur.
“Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan tugas penyediaan ada pemerintah, sedangkan PDAM berfungsi sebagai operator,” ujar Syamsul yang juga Dirut PDAM Kab. Malang itu.
