Presiden Perintahkan Pengawasan Proyek Infrastruktur Diperketat

Presiden Joko Widodo memerintahkan agar ada pengawasan yang lebih ketat terhadap pengerjaan proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
News Writer | 20 Februari 2018 11:59 WIB
Tim Labfor Bareskrim Pori melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pasca robohnya tiang pancang pada proyek kontruksi pembangunan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Jalan D I Panjaitan, Jakarta, Selasa (20/2). Tiang pancang pada proyek kontruksi pembangunan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang roboh pada Selasa (20/2) sekitar pukul 03.00 WIB itu menyebabkan tujuh pekerja dari proyek tersebut terluka. - Antara/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo memerintahkan agar ada pengawasan yang lebih ketat terhadap pengerjaan proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Pagi tadi saya sudah sampaikan ke Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono), pengawasannya agar diperketat," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Kementerian PUPR sejak hari Selasa melakukan penghentian sementara atau moratorium terhadap semua proyek "elevated" seperti jalan layang yang sedang dikerjakan.

Moratorium dilakukan sembari meminta kontraktor pelaksana dan pemilik pekerjaan mengajukan kembali metode kerjanya dan pengawasan prosedur apalagi menyusul insiden ambruknya cetakan konstruksi beton (bekisting) pada tiang pancang proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Kebon Nanas, Jakarta Timur yang mengakibatkan tujuh orang terluka pada Selasa (20/2) pagi.

Ambruknya proyek pembangunan jalan tol Becakayu menjadikan total terjadi 14 kecelakaan konstruksi sejak enam bulan terakhir.

"Pengawasan terhadap infrastruktur, terutama yang konstruksinya di atas memerlukan pengawasan yang lebih ketat karena pembangunan kita ini kan tidak hanya di satu tempat, di banyak sekali tempat. Ada yang 'flyover', LRT (light rapid transit), jalan tol layang, sehingga memerlukan pengawasan-pengawasan rutin dan ketat," tambah Presiden.

Presiden berharap agar dengan adanya perbaikan pengawasan maka kesalahan-kesalahan pekerjaan konstruksi dapat dihindari.

"Baik kelalaian, kesalahan dalam mendirikan komponen-komponen yang mendukung konstruksi-konstruksi benar-benar terawasi satu per satu. Ini pekerjaan detail tidak mungkin diawasi sambil lalu," tegas Presiden.

Presiden pun menegaskan pentingnya penerapan "management control" yang detail untuk dapat mengawasi pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu.

"Ini keputusan di Kementerian PUPR untuk evaluasi total karena pekerjaannya banyak sekali, ada yang jadinya 2023, 2020, ada yang untuk mengejar Asian Games, tapi apa pun yang pekerjaan yang dikerjakan normal atau yang cepat semuanya butuh 'management control' yang detail," jelas Presiden.

Berbagai kesalahan kerja itu yang nanti akan dievaluasi oleh Menteri PUPR.

Sebelumnya pada Minggu (4/2) pagi, terjadi kecelakaan pada kerja proyek jalur ganda kereta cepat Jakarta Bandung di kawasan Matraman, Jatinegara Jakarta Timur.

Sedangkan seminggu sebelumnya, kecelakaan kerja berupa robohnya box girder pembangunan kereta ringan (LRT) di kawasan Utan Kayu pada Senin (22/1) dini hari.

Adapun pada Oktober 2017, grider flyover proyek Tol Pasuruan-Probolinggo ambruk dan menelan nyawa pekerja.

Sumber : Antara

Tag : Olimpiade 2020
Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Top