Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KAPAL TERNAK: KM Camara Nusantara 5 Diluncurkan

KM Camara Nusantara 5 buatan PT Adiluhung Saranasegara Indonesia yang dikerjakan di Bangkalan, Madura, sejak 2015 untuk mengangkut ternak sapi resmi diluncurkan.
Ilustrasi/IST
Ilustrasi/IST

Bisnis.com, SURABAYA--KM Camara Nusantara 5 buatan PT Adiluhung Saranasegara Indonesia yang dikerjakan di Bangkalan, Madura, sejak 2015 untuk mengangkut ternak sapi resmi diluncurkan.

"Kapal ini bisa menampung 500 ekor sapi dan 150 ton barang atau kargo dan diluncurkan sejak Selasa (13/6)," ujar Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia Anita Puji Utami pada siaran pers, Jumat (16/6/2017).

Menurut dia, KM Camara Nusantara 5 merupakan jenis kapal ternak generasi kedua dengan nama KM Cemara Nusantara 2, sedangkan pesanan tiga kapal serupa dikerjakan oleh perusahaan lainnya.

"KM Camara Nusantara 5 dirancang khusus sebagai kapal pengangkut ternak Livestock Vessel. Kapal siap beroperasi di sejumlah pelabuhan di Indonesia, antara lain Pelabuhan Celukan Bawang, Bali, Cirebon serta Tanjung Priok," ucapnya.

Dengan mengusung konsep "animal welfare" atau kesejahtraan hewan serta "five freedom" yang bermakna bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari panas dan tidak nyaman, bebas dari lula atau penyakit, bebas mengekspresikan perilaku, bebas dari rasa takut dan stres.

Ia menjelaskan, kapal pesanan Kementerian Perhubungan RI itu dioperasikan untuk mencapai ketersediaan komoditas 11 bahan pokok, termasuk salah satunya ketersediaan daging sapi.

Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Harjo menilai pemerintah dalam hal ini Kemenhub masih kurang dalam menyediakan kapal ternak dan kapal kapal lain untuk merealisasikan ketersediaan komoditas 11 bahan pokok.

"Komoditi ternak ini yang paling banyak stoknya yaitu NTT dan Sulawesi. Tapi, di sana belum tersedia tol laut sehingga kapal keruk diperlukan untuk mewujudkan tol laut tersebut," tuturnya.

Atas dasar itu, kata dia, pemerintah harus bertanggung jawab untuk merealisasikan konsep perdagangan yang menggunakan tol laut sesuai standarisasi.

"Semisal, Bulog dan PPI sebagai stabilisator pasar belum memanfaatkan tol laut. Hal ini harus diubah sehingga APBN yang disetujui bisa digunakan untuk rakyat secara maksimal," kata anggota Fraksi Gerindra tersebut.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : News Writer
Editor : News Editor
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper