JAMINAN KESEHATAN, 31.423 Kepesertaan Warga Surabaya Dihentikan

Oleh: Newswire 17 Mei 2018 | 11:21 WIB
Ilustrasi./Antara-Rahmad

Bisnis.com, SURABAYA—Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya siap membantu dinas kesehatan setempat untuk melakukan verifikasi data kependudukan terkait adanya laporan penonaktifan 31.423 peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS kesehatan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Suharto Wardoyo di Surabaya, Kamis (17/5/2018) mengatakan pengecekan data peserta yang menerima PBI BPJS dilakukan secara sistem.

"Dari sistem itu nanti akan terlihat peserta PBI BPJS kesehatan terdaftar atau tidak," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya mengaku siap membantu Dinkes Surabaya apabila diperlukan untuk melakukan verifikasi data kependudukan, bahkan turun ke lapangan.

"Kami siapkan petugas dari kecamatan dan kelurahan dibantu pengurus RW/RT untuk melakukan verifikasi data kependudukan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Febria Rachmanita mengatakan kemungkinan besar tidak aktif atau diblokirnya PBI BPJS kesehatan warga disebabkan beberapa faktor, di antaranya meninggal dunia, pindah rumah atau pindah kelas BPJS, NIK yang tidak terdaftar atau diblokir.

Berdasarkan hasil sinkronisasi Dispendukcapil, terdata 28.215 jiwa dengan rincian, meninggal unia 1.516 jiwa, pindah domisili 1.072 jiwa, blokir 9.790 jiwa dan NIK tidak ditemukan sebanyak 15.837 jiwa.

"Khusus NIK yang terblokir dan tidak ditemukan dapat diaktifkan kembali setelah dilakukan verifikasi data oleh Dispendukcapil," katanya.

Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Agustin Poliana sebelumnya mengatakan penonaktifan kepesertaan BPJS program PBI disampaikan Dinas kesehatan ke BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya melalui surat dengan nomor 440/33/50/436.7.2/2017 tentang Penambahan dan Pengurangan PBI Kota Surabaya Bulan Desember 2017.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta dinkes dan dispendukcapil melakukan kroscek ke lapangan, karena beberapa kali dirinya menerima laporan dari masyarakat yang tidak mengetahui kalau kartu BPJS-nya dinonaktifkan.

Agustin mengatakan anggaran APBD Surabaya yang dibutuhkan untuk menanggung BPJS PBI masyarakat per tahunnya Rp163 miliar. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp180 miliar.

Sumber : Antara

Editor: Miftahul Ulum

Berita Terkini Lainnya