Bisnis.com, MALANG —Relaksasi kredit perbankan dan lembaga pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang menembus Rp12 triliun sampai akhir 2020.
Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri mengatakan relaksasi kredit perbankan diikuti 86.000 debitur dengan total kredit sekitar Rp9 triliun, sedangkan untuk kredit di lembaga pembiayaan yang direlaksasi mencapai sekitar Rp3 triliun diikuti 94.000 debitur.
“Relaksasi kredit diberikan untuk memberikan ruang nafas bagi debitur yang kebanyakan UMKM untuk tetap dapat bergerak pada masa pandemi,” katanya saat audiensi dengan Pengurus PWI Malang periode 2021-2024 secara virtual di Malang, Rabu (13/1/2021).
Dalam membantu UMKM pada era pandemi, kata dia, tentu saja bukan hanya kerja OJK sendiri. Ada kerja bareng antara OJK, BI, dan pemerintah. OJK terus berupaya agar kinerja sektor keuangan tidak rontok. Namun di sisi lain, OJK harus tetap melindungi masyarakat.
Dengan begitu, maka OJK berada di dua kaki, di satu sisi melindungi lembaga jasa keuangan, tapi disisi lain tetap bisa eksis, terutama pada era Covid-19. “Suatu tugas yang tidak mudah,” katanya.
Pada era pandemi, dia meyakinkan, secara menyeluruh kinerja lembaga jasa keuangan di wilayah kerja OJK Malang tetap tumbuh. Seperti dana pihak ketiga (DPK) perbankan, masih tumbuh 11,4 persen secara yoy menjadi sebesar Rp78 triliun sampai akhir 2020.
Baca Juga
Begitu juga dengan kredit perbankan, tetap tumbuh proporsinya meski tidak sebesar pertumbuhan DPK. Di Kota Malang, kredit tumbuh 1,2 persen menjadi Rp20,5 triliun, begitu juga di Kab. Malang tumbuh sebesar 3,41 persen menjadi Rp19,4 triliun.
Hanya di Kota Batu, kata Sugiarto, kredit perbankan justru minus, yakni -10 persen menjadi Rp1,8 triliun. Hal itu bisa terjadi karena sektor perekonomian di Batu kebanyakan bergerak di sektor pariwisata, sektor ekonomi yang sangat terdampak saat pandemi.
“Tapi secara umum, kredit perbankan di wilayah Malang Raya tetap tumbuh karena besaran kredit di Batu jauh lebih kecil bila dibandingkan realisasi penyaluran kredit di Kota Malang dan Kab. Malang,” katanya.
Dari sisi NPL perbankan, kata dia, juga tetap dapat dijaga rendah, yakni berhasil ditekan menjadi 4 persen, sedangkan batas toleransi yang dibolehkan mencapai 5 persen.
Dari indikator kinerja itu perbankan, dia meyakinkan, menunjukkan kerja bareng antara OJK, BI, dan pemerintah dalam menjaga ekonomi agar tidak terpuruk terlalu dalam, sudah tepat, sudah pada arah yang tepat, on the track.
Dari sisi kinerja pasar modal, kata dia, juga menunjukkan tren membaik meski pada awal-awal pandemi IHSG sempat mengalami penurunan, namun pada akhir tahun sudah mencapai 6.000.
Bahkan dengan adanya informasi bahwa vaksin Covid-19 mulai disuntikkan, IHSG semakin menguat yang ditandai saham-saham dengan indikasi hijau, hijau royo-royo, yang menunjukkan adanya optimisme pasar.
Namun yang perlu mendapatkan perhatian, terkait dengan literasi keuangan yang masih belum tinggi. Mengacu Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03 persen dan indeks inklusi keuangan 76,19 persen, meningkat dibanding hasil survei OJK 2016, yakni indeks literasi keuangan 29,7 persen dan indeks inklusi keuangan 67,8 persen.
Dengan masih rendahnya angka literasi keuangan, kata dia, maka peluang terbujuknya masyarakat pada investasi bodong menjadi besar. “Inilah PR kita bersama. Perlu dukungan wartawan, terutama yang tergabung dalam PWI, untuk meningkatkan angka literasi keuangan masyarakat,” ujarnya.(K24)
