Bisnis.com, MALANG - Rerata rasio kecukupan modal atau CAR (capital adequacy ratio) bank-bank yang berkantor pusat di Jatim mencapai 23,24% dengan likuiditas yang memadai antara lain tercermin pada rasio Aktiva Lancar/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 25,03% yang jauh di atas threshold pada posisi April 2020.
“Hal tersebut menunjukkan bahwa bank memiliki ruang yang cukup untuk melakukan ekspansi kredit atau pembiayaan bagi bank syariah guna mendukung upaya pemulihan ekonomi masyarakat pada periode new normal sejak pandemi Covid-19,” kata Kepala OJK Kantor Regional Jatim, Bambang Mukti Riyadi dalam keterangan resminya, Minggu (14/6/2020).
Dia juga menyikapi perkembangan terkini terkait pemberitaan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan pengawasan OJK periode 2019 pada Industri Jasa Keuangan, terkait 7 bank umum yang berkantor pusat di Jakarta.
Sebagaimana disampaikan oleh ketua BPK, bahwa OJK telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi temuan dan BPK mengapresiasi tindakan pengawasan OJK telah dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan mengawal penguatan kinerja perbankan nasional, sesuai prinsip pengawasan berbasis risiko secara terintegrasi.
Untuk itu, kata Bambang, anggota BMPD diminta agar dalam melaksanakan kegiatan operasional dan pemasaran produk bank, senantiasa mengutamakan etika profesionalitas bankir.
Pimpinan bank dan seluruh jajaran, wajib menjunjung tinggi integritas dan menjauhkan diri dari perilaku hoax karena siapapun pelakunya akan berhadapan dengan UU ITE dan aparat penegak hukum.Masing masing bank silakan bersaing secara positif dengan penguatan efisiensi, sehingga masyarakat luas terlayani dengan lebih baik.
Sementara itu, Ketua ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) Surabaya, Eko Purwanto, menyampaikan bahwa stabilitas industri jasa keuangan khususnya perbankan, pada era new normal ini sangat strategis sebagai jantung perekonomian.
Dalam hal ini, recovery ekonomi jatim yang merupakan kedua terbesar setelah DKI Jakarta, memiliki peran sangat strategis dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah.
