Bisnis.com, MALANG - Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melaksanakan program pengabdian masyarakat dengan mendampingi anak-anak pekerja migran lewat skema progran Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional.
Wakil Rektor III UMM Sidik Sunaryo, mengatakan selain melakukan pengabdian di berbagai bidang, kali ini skema KKN internasional Universitas UMM difokuskan pada penanganan serius para tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
"Utamanya perihal peningkatan kualitas pendidikan. Misalnya mahasiswa yang bakal diterjunkan di Kota Kinabalu, Negeri Sabah, Malaysia," katanya dalam keterangan resminya, Selasa (7/1/2020).
Selain skema KKN internasional di Kinabalu, Malaysia, mahasiswa UMM juga disebar ke sejumlah daerah. Untuk regional Jawa Timur di antaranya Malang Raya, Kota Probolinggo, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Madiun.
Di kota pusat pemerintahan untuk Pantai Barat negeri Sabah ini diperkirakan ada lebih dari enam ratus ribu warga negara Indonesia (WNI). Jumlah ini baru perkiraan dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kinabalu, Malaysia.
“Yang tercatat di kantor kami hanya 151.000 orang,” ujar Cahyono Rustam, Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial Budaya KJRI, Kota Kinabalu saat memberi kuliah umum pada agenda Pengarahan dan Pelepasan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhamamdiyah Malang (UMM) semester genap 2019/2020, Senin (6/1/2020).
Baca Juga
Rata-rata para WNI yang datang ke Kinabalu untuk bekerja. Ada yang legal, memiliki majikan dan surat izin kerja. Adapula yang ilegal melalui berbagai jalan tikus. “Tiap bulan, kami memfasilitasi pemulangan WNI oleh Malaysia. Jumlahnya sekitar 300-an orang,” tuturnya di hadapan 1210 peserta KKN.
Pekerja Migran Indonesia (PMI), sebutan pengganti TKI, tidak hanya bekerja. Ada juga yang menikah lalu memiliki anak. Anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan para PMI ini mayoritas tidak memiliki surat keterangan resmi seperti akta kelahiran. Mereka menikah hanya dengan syarat agama.
Dalam hal ini KJRI bertugas mengusahakan untuk membuatkan berbagai surat keterangan sepadan untuk anak-anak para PMI. Untuk pendidikan, anak-anak PMI tidak dapat bersekolah di sekolah negeri Malaysia. Hal ini terkait dengan undang-undang yang dimiliki Malaysia.
“Bagi orang asing yang memiliki pendapatan di bawah 5.000 ringgit Malaysia, anak-anaknya tidak dapat disekolahkan di sekolah negeri,” ucapnya.
Keadaan ini membuat pemerintah melalui KJRI menginisiasi berbagai metode demi pendidikan anak-anak PMI agar tetap mendapatkan asupan pengetahuan. Indonesia melakukan negosiasi dengan pemerintahan Malaysia untuk mendirikan sekolah-sekolah alternatif.
Negosiasi ini pun berhasil, Indonesia mendapatkan izin untuk mendirikan sekolah alternatif. Antusias WNI begitu besar, pada saat awal berdirinya saja ada 1000-an murid yang belajar.
Pada 2008, Indonesia melakukan negosiasi lagi dengan Malaysia untuk mendirikan lingkup belajar yang lebih besar bernama Community Learning Center (CLC). Pemerintah serius menangani berbagai masalah yang dihadapi para WNI di Malaysia, utamanya pendidikan bagi anak-anak.
“Anda-anda yang yang KKN di sana nanti, mari kita bantu mendidik anak-anak WNI untuk berwawasan luas dan mencintai Indonesia,” kata Cahyono yang pernah menjadi pengajar sementara di FISIP UMM ini. (K24)
