Kredit UMKM di Malang Capai Rp15,491 Triliun

Penyaluran kredit untuk sektor UMKM di wilayah kerja Bank Indonesia (BI) Malang menyentuh Rp15,491 triliun pada posisi Januari 2019.
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com 27 Februari 2019  |  20:20 WIB
Kredit UMKM di Malang Capai Rp15,491 Triliun
Kepala Perwakilan BI Malang Azka Subhan A. (kiri) bersama Humas Perwakilan BI Malang Agus Sumirat pada Bincang Santai Bareng Media di Malang, Rabu (27/2/2019). Bisnis - Choirul Anam

Bisnis.com, MALANG—Penyaluran kredit untuk sektor UMKM di wilayah kerja Bank Indonesia (BI) Malang menyentuh Rp15,491 triliun pada posisi Januari 2019.

Kepala Perwakilan BI Malang Azka Subhan A. mengatakan realisasinya penyaluran kredit UMKM sebesar itu berarti share-nya terhadap total penyaluran kredit perbankan mencapai 30,44%. Total penyaluran kredit perbankan sampai Januari 2019  mencapai Rp50,897 triliun.

“Share  penyaluran kredit UMKM yang sebesar itu melampaui dari ketentuan yang menetapkan penyaluran kredit UMKM yang mencapai 20% dari total kredit. Berarti perbankan di Malang sudah sangat baik dalam menyalurkan kredit tersebut,” katanya di sela-sela Bincang Santai Bareng Media di Malang, Rabu (27/2/2019).

Terkait hasil penelitian mengenai komoditas, produk, jenis usaha (KPJU) 2018 di wilayah kerja BI Malang, menurut dia, ada sepuluh KPJU unggulan lintas sektoral. Di Kota Malang, KPJU tersebut meliputi industri tempe, industri makanan ringan/camilan, toko gadget dan aksesoris, industri keripik buah, kue kering, toko elektronik, toko pakaian, pembuatan raket, warung ikan bakar, dan kafe/resto.

Di Kota Batu, yakni apel, aneka keripik/kerupuk, sari apel, wisata alam, kentang, wisata agro, warung makan campur, hotel Melati, wortel, dan sari strawberry.

Kota Pasuruan, yakni industri mebel, kerajinan logam, penjualan beras, penjualan hasil perikanan, ojek online, bipang, industri roti, ting-ting jahe, bimbingan belajar, dan penjualan kopi.

Kota Probolinggo, yakni toko gadget dan aksesoris, jagung, lembaga pelatihan kerja, sapi pedaging, toko elektronik, penjual kopi, pengolahan ikan jenggelek, ikan tongkol, kue tradisional, dan ikan gurami.

Kabupaten Malang, yakni padi sawah, aneka keripik (pisang, salak, nangka), ikan tuna, udang, kopi bubuk, industri tahu, tebu, kue kering, aneka kerupuk, dan toko kelontong.

Kabupaten Pasuruan, yakni industri mebel, batik tulis, padi,  bordir, produk olahan ikan, industri tempe, sapi Perah, udang, toko kelontong, dan konstruksi gedung sipil.

Kabupaten Probolinggo, yakni ikan lele, padi sawah, penjualan beras, industri mebel, nawang merah, pengolahan tembakau, tembakau, penjualan buah, industri penggergaji kayu, dan batik.

Menurut Azka, mengacu hasil penelitian tersebut, BI merekomendasikan  kepada pemerintah kabupaten/kota yang diteliti untuk menetapkan KPJU Unggulan UMKM hasil penelitian ini sebagai KPJUU Unggulan UMKM daerah.

BI juga merekomendasikan pembagian peran strategis yang dapat dilakukan antara pemerintah, pelaku/asosiasi pengusaha UMKM, perbankan, dan stakeholder lain dalam pengembangan UMKM dan KPJU unggulannya.

Peran pemerintah kini dan masa mendatang dalam pembangunan UMKM adalah sebagai regulator, fasilitator, dan stimulator, yang menekankan upaya kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat, melalui penguatan UMKM basis KPJU Unggulan.

Sesuai dengan peta permasalahan umum yang dihadapi, peran tersebut dapat diwujudkan diantaranya perlunya fasilitasi pendampingan usaha terutama pada aspek mindset dan manajemen usaha.

Perlu adanya regulasi yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah seperti pengaturan izin operasional usaha ritel modern dan kebijakan keberpihakan terhadap produk lokal.

Fasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi produk/komoditas dan hak kekayaan intelektual, penyediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana pendukung produksi khususnya untuk UMKM berbasis komoditas.

Bagi pelaku/asosiasi pengusaha UMKM, maka BI merekomendasikan untuk memperbaiki diri, khususnya pada aspek mindset usaha.

Pengusaha juga perlu berhimpun diri pada forum atau asosiasi UMKM terkait dan memanfaatkannya untuk menumbuhkan jaringan kerja sama untuk meraih sukses bersama melalui berbagai kegiatan bersama dari latihan hingga pemasaran bersama.

Bagi perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan LSM diharapkan dapat memberikan pelatihan dan pendampingan bagi peningkatan kapasitas usaha secara terintegrasi dari aspek mindset usaha, manajemen usaha hingga pemasaran dan distribusi.

Juga  pelatihan dan pendampingan penumbuhan kemampuan self assessment dan problem solving usaha. Mereka juga diharapkan menjadi partner tempat belajar bagi pelaku/asosiasi UMKM dari latihan hingga pemasaran bersama.

Mengembangkan program PKL atau KKN tematik kepada mahasiswa untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM berikut problem solving-nya sesuai dengan bidang keahlian/pendidikan.

Membantu pemerintah menyediakan database UMKM terkini melalui kerja sama riset yang berkesinambungan. Data sangat penting untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat dan efektif.

Untuk perbankan, perlunya bekerja sama dengan pemerintah dan perguruan tinggi dengan  memberikan pelatihan dan pendampingan bagi peningkatan kapasitas usaha secara terintegrasi dari aspek mindset usaha, manajemen usaha hingga pemasaran dan distribusi.

Kerja sama itu juga terkait pemberian  pelatihan dan pendampingan penumbuhan kemampuan self assessment dan problem solving usaha.

“Memberi kemudahan akses pembiayaan, baik oleh bank maupun lembaga pembiayaan lainnya,” katanya

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
malang, kredit umkm

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup