.jpg)
Bisnis.com, SURABAYA - Komisi V DPR RI meminta pemerintah untuk memberikan insentif dan pelatihan tenaga kerja perkapalan kepada galangan kapal terutama BUMN guna meningkatkan industri galangan kapal dalam negeri.
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan industri galangan kapal saat ini perlu bantuan dari pemerintah agar memiliki kekuatan di tengah persaingan global.
"Pemerintah wajib mengupayakan galangan kapal seperti memberikan insentif-insentif khusus, misalnya bunga bank yang tidak tinggi untuk permodalan," katanya saat kunjungan Komisi V DPR RI di PT Dok dan Perkapalan Surabaya, Senin (12/11/2018).
Selain itu, lanjutnya, galangan kapal perlu diberikan perpajakan yang lebih murah seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia yang justru bukan negara kepulauan.
Di samping itu, dukungan untuk meningkatkan keahlian sumber daya manusia di galangan juga perlu dukungan pemerintah misalnya melalui pelatihan-pelatihan.
"Pelatihan atau kursus untuk tenaga kerja oleh pemerintah ini sudah ada tapi belum maksimal, padahal setiap bagian ada sertifikasi keahlian sendiri misalnya ahli mengelas pipa," katanya.
Baca Juga
Bambang menambahkan, pemerintah juga perlu memiliki proteksi terhadap cabotage untuk melindungi industri maritim. Dengan begitu, industri maritim asing tidak boleh masuk ke Indonesia.
"Yang terakhir, harus ada sinergi BUMN supaya saling diberdayakan," imbuhnya.
