Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengatakan bahwa dana penyertaaan modal negara (PMN) sebagian besar akan digunakan untuk melistriki desa di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Sofyan menjelaskan, sebagian dana PMN yang diusulkan senilai Rp15 triliun akan digunakan untuk menutup biaya investasi program listrik desa senilai Rp8,6 triliun.
"Hampir 50% lebih untuk itu. Rp8,6 triliun untuk itu saja. Kalau ini selesai [program listrik desa], elektrifikasi selesai," ujar Sofyan dalam Rapat Panitia Kerja PMN Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Dia menuturkan selama ini infrastruktur ketenagalistrikan di daerah Indonesia Timur tidak terbangun karena investasinya sangat mahal. Investasi untuk mengaliri listrik di daerah tersebut diperkirakan 100 kali lipat lebih mahal dibandingkan investasi di daerah Jawa dan Sumatra.
"Misal, di Jakarta untuk pasang satu rumah tangga butuh Rp1,5 juta karena tiang dan daya sudah di depan rumah mereka. Begitu masuk desa tertinggal, berkisar Rp100-Rp160 juta," katanya.
PLN mencatat saat ini masih terdapat sekitar 1300 desa di daerah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua yang belum terlistriki.
Selain, digunakan untuk program listrik desa (lisdes), penggunaan dana PMN juga diperuntukkan untuk pembangunan pembangkit, transmisi, gardu induk, serta non lisdes.
Rinciannya, senilai Rp2,57 triliun untuk pembangkit, Rp6,23 triliun untuk transmisi, Rp3,33 triliun untuk gardu induk, serta untuk non lisdes senilai Rp5,23 triliun. Sehingga total kebutuhan investasi infrastruktur ketenagalistrikan tahun depan adalah Rp25,95 triliun.
Selain mengandalkan PMN, kebutuhan dana PLN juga akan dipenuhi dari internal perusahaan dan penerbitan obligasi, baik dalam negeri maupun luar negeri.
“Dari internal kami penuhi, kami pinjam, kalau ada PMN kan bagus,” kata Direktur Keuangan PLN Sarwono ditemui semalam, Selasa (11/7/2018).
Sekretaris Menteri BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan penambahan PMN senilai Rp15 triliun untuk PLN bertujuan untuk mengurangi gap funding perseroan dan sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada PLN dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
"Penambahan PMN juga akan memberikan sinyal kepada pasar bahwa pemegang saham PLN mempunyai komitmen untuk memperbaiki neraca PLN," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
