Pemerintah, parlemen, dan lembaga penyelenggara pemilihan umum masih kesulitan untuk memecahkan masalah warga negara yang berpotensi kehilangan hak pilih pada pemilihan kepala daerah 2018.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda.
Digital Deluxe
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Samdysara Saragih 
