Bisnis.com, SURABAYA — DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah untuk memperkuat program ketahanan pangan menghadapi ketidakpastian geopolitik global.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, mengatakan bahwa kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis yang dilandasi pemahaman mendalam terhadap dinamika pertahanan dan politik global yang terus berubah.
“Meski Indonesia tidak menghadapi ancaman eksistensial secara langsung, konflik antarnegara besar tetap berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kita. Karena itu, kesiapsiagaan nasional harus menjadi prioritas,” ujarnya, Sabtu (25/10/2025).
Menurutnnya, beberapa program prioritas presiden meliputi pemberian makan bergizi gratis melalui dapur umum (SPPG), pembentukan Koperasi Merah Putih, serta penguatan ketahanan pangan nasional.
Program makan bergizi gratis merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju visi Indonesia Emas 2045. Selain itu, pendirian dapur umum di seluruh wilayah Indonesia juga dipandang sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi krisis global.
“Di Eropa, masyarakat sudah dilatih strategi bertahan hidup jika perang terjadi. Bahkan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat kini berganti nama menjadi Kementerian Perang. Ini menjadi sinyal bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya, dengan adanya dapur umum di seluruh wilayah, Indonesia akan lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk,” katanya.
Baca Juga
Terkait ketahanan pangan, Fathoni menilai, Pemerintah Kota Surabaya dapat berperan aktif dalam menyukseskan kebijakan tersebut. Dia mendorong pemanfaatan lahan pertanian dan perikanan di kawasan Surabaya Timur, serta keterlibatan perguruan tinggi untuk mendukung penelitian dan inovasi teknologi pangan.
“Ketahanan pangan tidak hanya soal menanam padi. Diversifikasi pangan melalui urban farming dan pengembangan tanaman seperti semanggi yang tidak membutuhkan lahan luas sangat relevan untuk kota besar seperti Surabaya,” ucapnya.
Dia mencontohkan, kawasan konservasi di Surabaya Timur dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan, khususnya udang dan bandeng. Pemkot Surabaya dapat menggandeng perguruan tinggi dalam penelitian dan penerapan teknologi modern guna memperkuat manajemen perikanan.
“Tahun depan, anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Surabaya mencapai Rp54 miliar. Dana ini bisa menjadi jembatan untuk mendorong penelitian kampus yang bermanfaat bagi kebijakan ketahanan pangan daerah,” tuturnya.
Fathoni juga mencontohkan kolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang tengah meneliti pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan produktivitas lahan perikanan di kawasan Morokrembangan.
“Penelitian ini akan dilombakan dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) pada November mendatang. Ini membanggakan sekaligus dapat menjadi pemicu penerapan inovasi serupa di berbagai lahan perikanan di Surabaya,” ujarnya.
Untuk memperlancar distribusi hasil perikanan, ia menilai pemerintah kota perlu memperbaiki akses jalan menuju tambak milik warga. Hal ini penting agar petani tambak tidak mengalami kesulitan saat mendistribusikan benih maupun hasil panen.
“Pemkot juga memiliki banyak lahan tambak di kawasan timur. Potensi ini dapat dimaksimalkan dengan memberdayakan masyarakat sekitar guna mendukung program ketahanan pangan nasional,” katanya.
Lebih jauh, Fathoni menilai keberadaan Koperasi Merah Putih dapat menjadi saluran distribusi strategis hasil pertanian dan perikanan, terutama dalam situasi darurat.
“Apabila pemerintah kota serius menggarap hal ini, Surabaya berpotensi menjadi role model nasional dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat. Urusan pertahanan menjadi kewenangan pusat, sedangkan daerah dapat berkontribusi melalui penguatan pangan warganya,” ucapnya. (K24)
