Bisnis.com, SURABAYA - Kementerian Sosial memastikan Bantuan Sosial Beras (BSB) yang diterima masyarakat bisa dilakukan penggantian jika memang mendapat kualitas beras yang kurang baik atau rusak.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring dalam pelaksanaan penyaluran BSB bagi masyarakat terdampak Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Diketehui beberapa waktu lalu sejumlah beras yang disalurkan kepada masyarakat terdampak salah satunya di Kabupaten Bangkalan Jawa Timur didapati ada kutu dan juga memiliki kualitas warna beras yang menguning.
“Saya sudah mendapatkan laporan soal itu. Memang ada beberapa kasus di mana kualitas beras kurang baik. Tapi itu volumenya kecil, dibandingkan dengan total beras yang kualitasnya baik. Kalau pun ada yang rusak misalnya, langsung diganti dengan yang baru,” katanya saat berkunjung di Surabaya, Senin (9/8/2021).
Risma menjelaskan dalam proses penyaluran BSB ini Kemensos melibatkan sejumlah instansi sesuai dengan penugasan yang telah ditetapkan. Untuk penyerahan beras dengan sebanyak 10kg dilakukan melalui Perum Bulog berdasarkan data penerima bantuan yang dicatat oleh Kemensos dan telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.
Sementara untuk proses pendistribusian bantuan beras 5kg dilakukan oleh pemda-pemda melalui Dinas Sosial. Untuk itu Dinas Sosial juga bisa memastikan kualitas beras yang disalurkan.
Baca Juga
“Jadi Dinsos juga punya kewenangan memastikan kualitas beras jenis medium itu dalam kondisi baik pada saat diterima oleh masyarakat. Dinsos juga berwenang untuk langsung minta ganti kepada penyedia beras bila kualitasnya kurang bagus,” imbuh mantan Wali Kota Surabaya itu.
Adapun selama PPKM, Kemensos menyalurkan BSB 10 kg kepada masyarakat terdampak sebanyak 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Sosial Tunai (BST) diberikan untuk 10 juta KPM, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako untuk 8,8 juta KPM.
Sementara untuk BSB 5kg disalurkan untuk 5,9 juta pekerja informal yang terdampak PPKM di Jawa - Bali berdasarkan data usulan dari pemerintah daerah setempat.
“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih, atas sikap responsif pemerintah daerah yang juga bersinergi dengan pilar-pilar sosial seperti pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), mereka bergerak cepat mengganti beras yang rusak,” imbuh Risma.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
