Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kadin Jatim Yakini Percepatan Belanja Pemerintah Bisa Dorong Laju Ekonomi

Belanja pemerintah menjadi salah satu kunci dalam menjaga daya beli masyarakat.
Warga melintas di depan rumah sakit darurat Covid-19 di Pare, Kediri, Jawa Timur, Senin (1/2/2020). Rumah sakit Nuraini yang mangkrak selama setahun terakhir tersebut difungsikan kembali menjadi rumah sakit darurat COVID-19 akibat tiga rumah sakit rujukan Covid-19 di daerah itu kekurangan ruang isolasi karena melonjaknya jumlah pasien./Antara-Prasetia Fauzani
Warga melintas di depan rumah sakit darurat Covid-19 di Pare, Kediri, Jawa Timur, Senin (1/2/2020). Rumah sakit Nuraini yang mangkrak selama setahun terakhir tersebut difungsikan kembali menjadi rumah sakit darurat COVID-19 akibat tiga rumah sakit rujukan Covid-19 di daerah itu kekurangan ruang isolasi karena melonjaknya jumlah pasien./Antara-Prasetia Fauzani

Bisnis.com, SURABAYA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mendesak pemerintah agar mempercepat belanja pemerintah agar mampu mendorong laju perekonomian Jatim tahun ini lebih kencang dibandingkan 2020 yang terkontraksi -2,39 persen.

Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan pandemi telah membuat perekonomian hancur bahkan di seluruh dunia mengalami kontraksi pada 2020. Untuk mengejar kembali pertumbuhan ekonomi yang lebih positif dibutuhkan stimulus yang menggairahkan berbagai sektor usaha.

“Agar kinerja awal tahun ini kembali bergairah dan bisa mendorong pertumbuhan lebih baik, maka realisasi belanja pemerintah harus dipercepat dengan proses tender pada bulan ini juga, karena umumnya belanja pemerintah itu baru dilakukan pada bulan keempat,” jelasnya, Jumat (5/2/2021).

Menurutnya, belanja pemerintah menjadi salah satu kunci dalam menjaga daya beli masyarakat. Apalagi di saat kondisi kasus Covid-19 meningkat, pemerintah pun terpaksa harus melakukan pembatasan kegiatan masyarakat guna menekan kasus baru.

Adik mengakui memang untuk menggenjot sektor-sektor usaha saat ini memang belum bisa maksimal lantaran kendala pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Namun setidaknya masih ada sektor usaha lain yang tidak terpengaruh pelaksanaan PPKM, yakni sektor konstruksi. Apalagi, pemerintah sendiri telah melakukan pemetaan proyek prioritas guna mendorong pemulihan ekonomi.

"Sektor konstruksi tidak masuk dalam pembatasan kegiatan PPKM, dan sektor ini pula termasuk padat karya. Jika sektor ini bergerak lebih cepat, maka daya beli masyarakat ikut terdongkrak,” katanya.

Dia mengatakan, di sektor lain yang masih membutuhkan dorongan pemerintah adalah sektor perhotelan dan pariwisata serta restoran yang hingga kini belum bisa bergerak leluasa.

“Stimulus bagi sektor ini sangat diharapkan, bisa berupa keringanan pajak sepanjang tahun atau lainnya mengingat mereka cukup kesulitan, terutama juga dalam menjaga agar tidak ada PHK bagi karyawannya,” imbuhnya.

Adik menambahkan, kinerja ekonomi di kuartal I/2021 ini pun diperkirakan masih akan terasa berat, mengacu pada kondisi pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang minus 2,39 persen ditambah dengan pembatasan kegiatan hingga berjilid-jilid.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Peni Widarti
Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper