Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Antisipasi Pelarangan Mudik, Jawa Timur Siapkan Stimulus Ekonomi

Seluruh Dana Desa Jawa Timur yang mencapai Rp2,322 triliun dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Petugas menyemprotkan larutan disinfektan ke kendaraan bermotor yang memasuki Surabaya di pintu keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Senin (20/4/2020)./Antara-Didik Suhartono
Petugas menyemprotkan larutan disinfektan ke kendaraan bermotor yang memasuki Surabaya di pintu keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Senin (20/4/2020)./Antara-Didik Suhartono

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan berbagai stimulus ekonomi bagi masyarakat terdampak pelarangan mudik maupun rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Surabaya dan sekitarnya yang akan dimulai pada 28 April 2020.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan salah satu persiapan yang dilakukan untuk antisipasi pelarangan mudik dan PSBB adalah situs Radar Bansos. Melalui situs tersebut, warga Jatim yang sedang berada di luar Jatim alias merantau bisa mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan selama tidak mudik.

Sebaliknya warga luar Jatim yang ada di Jatim pun bisa mengakses program tersebut.

"Program ini memang disiapkan untuk para perantau yang memang terdampak dan dilarang mudik. Catatan kami, ada sekitar 260.000 warga Jatim ada di Jabodetabek," ujarnya, Minggu (26/4/2020).

Dia menjelaskan pihaknya juga saling berkomunikasi dengan para gubernur sejumlah provinsi seperti Lampung dan Jawa Barat guna mendata masing-masing warganya.

"Untuk itu, saudara kita di Jabodetabek, kalau belum tersisir oleh bantuan sosial, kita minta mengakses Radar Bansos Jatim supaya bantuan dapat tersampaikan," katanya.

Dia menambahkan, dalam Radar Bansos ini juga tersedia format berbagai stimulus ekonomi bagi warga terdampak sesuai dengan kategorinya seperti apakah termasuk warga penerima Kartu Pra-Kerja, maupun Program Dana Desa.

Dari Dana Desa Jatim sebesar Rp2,322 triliun, seluruhnya dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan secara transfer bagi 1.286.374 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan bukan termasuk penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Pra-Kerja.

Dana juga digunakan untuk padat karya tunai atau cash for work dengan tahap awal untuk 10.000 orang. Warga terdampak seperti pegadang kaki lima maupun santri-santri yang selama ini mengembangkan UMKM dilibatkan dalam program padat karya tunai alias dipekerjakan sebagai petugas penyemprotan disinfektan dan akan digaji per hari agar roda ekonomi masyarakat tetap jalan.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan sejak awal pihaknya sudah mengantisipasi adanya larangan mudik dan PSBB baik dengan memberi bantuan langsung maupun pemberdayaan UMKM guna memutar roda perekonomian.

"Intervensi yang diberikan programnya bermacam-macam, sebagai contoh kita menyerap komoditas telur ayam untuk dijual melalui program Lumbung Pangan Jatim yang dikelah oleh BUMD kita PT Wira Panca Usaha (PWU) dengan sistem penjualan online, dan drive thru, termasuk kerja sama dengan platform belanja TaniHub," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Peni Widarti
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper