Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jatim Sisir Segmen Khusus untuk Salurkan Bantuan Pangan

Pemprov Jatim mulai menyerap produk-produk pertanian agar segera didistribusikan ke masyarakat.
Nelayan menurunkan udang tangkapannya di Pantai Jumiang, Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (1/4/2020). Nelayan di daerah itu mengeluhkan harga udang yang terus merosot hingga Rp25 ribu kg dari sebelumnya Rp50 ribu per kg akibat sulitnya pemasaran dampak penutupan pasar dan diberlakukannya karantina wilayah di sejumlah daerah karena penyebaran Covid-19./Antara-Saiful Bahri
Nelayan menurunkan udang tangkapannya di Pantai Jumiang, Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (1/4/2020). Nelayan di daerah itu mengeluhkan harga udang yang terus merosot hingga Rp25 ribu kg dari sebelumnya Rp50 ribu per kg akibat sulitnya pemasaran dampak penutupan pasar dan diberlakukannya karantina wilayah di sejumlah daerah karena penyebaran Covid-19./Antara-Saiful Bahri

 Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menyisir segmen khusus seperti para nelayan ikan tangkap guna mengidentifikasi para penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai bentuk stimulus ekonomi dalam menghadapi Covid-19.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan saat ini terdapat 2 klaster dalam program BPNT, pertama adalah masyarakat yang belum masuk daftar BPNT tetapi bekerja di sektor rawan seperti nelayan, ojek online dan lainnya dan kedua adalah masyarakat yang sudah masuk daftar dan tercatat dalam daftar masyarakat miskin.

"Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk perlindungan sosial dengan menaikan 25 persen anggarannya. Nah anggaran ini harus segera bergerak untuk bisa menolong masyarakat terdampak Covid-19," katanya, Rabu (1/4/2020).

Dia menjelaskan saat ini yang sudah mulai dilakukan Pemprov Jatim yakni mulai menyerap produk-produk pertanian agar segera didistribusikan ke masyarakat seperti komoditas beras, telur, serta bekoordinasi dengan pabrik-pabrik yang memproduksi minyak goreng dan gula.

Emil memaparkan, estimasi jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program BPNT di Jatim sekitar 3,88 juta yang merupakan sektor non agro. Namun yang saat ini sudah masuk dalam daftar BPNT masih 930.000 orang.

"Data 3,88 juta merupakan angka estimasi dari ekonom dan BPS dengan menggunakan rasio 1/3 dari kemiskinan yang tercatat di perkotaan di Jatim, dan 2/3 kemiskinan di pedesaan. Maka alokasi untuk yang kemungkinan belum terkover BPNT sekitar 2,9 jutaan KPM," jelasnya.

Diketahui Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan stimulus untuk perlindungan sosial, di antaranya dalam program keluarga harapan (PKH) menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mulai dibayarkan setiap bulan mulai April 2020, menaikan anggaran kartu sembako atau BPNT dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima dengan manfaat naik dari Rp150.000 menjadi Rp200.000/bulan selama 9 bulan. Termasuk dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp25 triliun.

Pemerintah juga membebaskan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi, serta memberikan tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga Rp175.000.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Peni Widarti
Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler