Bisnis.com, SURABAYA - Kementerian Perhubungan akan menggodok sejumlah usulan atau rekomendasi dari berbagai pelaku usaha pelayaran, pelabuhan dan perdagangan untuk mengoptimalkan program Tol Laut yang sejauh ini dianggap belum tepat sasaran.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Hubla, Kemenhub, Wisnu Handoko mengatakan salah satu usulan yang diminta oleh pengusaha adalah rute yang selama ini sudah digarap oleh pelayaran swasta agar tetap digarap oleh swasta secara maksimal, sehingga pelayaran BUMN menggarap rute yang belum disentuh oleh swasta.
"Yang ada saat ini sudah baik, tapi masyarakat ingin yang lebih baik, misalkan terkait rute, bagaimana program tol laut ini tidak boleh mematikan perusahaan swasta. Ini nanti akan kita atur," katanya seusai mengisi diskusi nasional poros maritim, Kamis (3/10/2019).
Dia mengatakan bahkan pada 2020 pemerintah akan melauncing rute tol laut dan membuka lelang kepada pelayaran swasta terlebih dahulu, dan sisanya akan diberikan kepada BUMN.
"Kita utamakan dulu yang swasta, kita tawarkan dulu, minat enggak? Kalau enggak berarti kan slot rute masih kosong, di situ baru diberikan ke BUMN," imbuhnya.
Dia mengatakan tahun depan akan ada 22 rute, sedangkan untuk pelayaran kapal perintis 113 rute. Untuk rute saat ini, pemerintah akan mengevaluasinya, mengingat tingkat penyerapan anggaran subsidi tol laut hanya mampu mencapai 60%.
"Tahun depan anggaran untuk subsidi tol laut akan seperti 2018 yakni Rp400 miliar, dengan penyerapan anggaran setidaknya di atas 70%. Kalau tahun ini anggarannya hanya Rp222 miliar," katanya.
Dia menambahkan, penyerapan subsidi tersebut berkaitan dengan pencapaian voyage atau perjalanan kapal yang rutin datang ke tujuan, dan datang tepat waktu.
Adapun pengoperasian tol laut 2019 terdapat 18 trayek yang terdiri dari 4 hub dan 14 feeder. Dari 18 trayek itu, sebanyak 11 trayek merupakan penugasan (2 trayek utama dan 9 trayek feeder) serta 7 trayek merupakan hasil lelang (2 trayek utama dan 5 trayek feeder).
Subsidi tol laut itu diberikan untuk 16 trayek sebagai subsidi pengoperasian kapal, 2 trayek untuk subsidi kontainer/ruang muat kapal swasta.
Ketua DPP Indonesian National Shipowner's Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan dalam penentuan rute tol laut, pengusaha meminta agar melibatkan pelayaran swasta yang sejak awal ikut serta dalam program tol laut.
"Saya harap tidak ada tumpang tindih rute yang dijalankan oleh kapal nasional dengan kapal tol laut. Kami minta rute yang dibuka, ditawarkan dulu kepada kita, setelah itu baru tawarkan pada Pelni dan BUMN lainnya," jelasnya.
Carmelita menambahkan selama ini pelayaran dituduh menjadi penyumbang biaya logistik terbesar, padahal pelayaran hanya menyumbang 19% biaya logistik dan lainnya kebanyakan adalah biaya logistik di darat seperti ekspedisi, biaya penumpukan pelabuhan, dan gudang.
"Yang diuntungkan dari tol laut adalah ekspedisi, contoh yang biasanya bayar Rp20 juta, mereka bayar hanya Rp8 juta. Seharusnya kan masyarakat yang diuntungkan, tapi ekspedisinya yang makin kaya, ini perlu dievaluasi," katanya.
Pakar Angkutan Laut, Saut Gurning menambahkan dari diskusi optimalisasi tol laut tersebut dapat disimpulkan bahwa tol laut tidak hanya untuk menurunkan disparitas harga tapi untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah timur, yakni dengan mengangkut barang modal dam bahan baku industri tertentu.
"Integrasi tol laut dan program pengembangan komoditas dan ekonomi wilayah juga perlu melibatkan kementerian terkait dan pemerintah daerah, termasuk peningkatan fasilitas pelayaran dan kepelabuhan untuk pengelolaam logistik berbasis komoditas," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
