Khofifah Cemaskan Anomali Kemiskinan di Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa saat ini Provinsi Jawa Timur sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan pada bidang kemiskinan, yaitu sebesar 0,48% pada enam bulan terakhir. 
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 04 Agustus 2019  |  07:16 WIB
Khofifah Cemaskan Anomali Kemiskinan di Jawa Timur
Mensesneg Pratikno (kiri) berbincang bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), Menko PMK Puan Maharani (kedua kanan) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah) usai mengikuti rapat terbatas tentang percepatan pembangunan Jawa Timur di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2019). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa saat ini Provinsi Jawa Timur sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan pada bidang kemiskinan, yaitu sebesar 0,48% pada enam bulan terakhir. 

Khofifah menjelaskan jika dibandingkan lima tahun lalu, penurunan kemiskinan pedesaan di Jawa Timur hanya turun sebesar 1%, namun dalam enam bulan terakhir turun menjadi 0,48%. 

Dia pun mengkomunikasikan dengan Kementerian PPN/Bappenas dan TNP2K khawatir kemiskinan yang turun signifikan enam bulan terakhir itu sebenarnya masuk pada kategori rawan miskin atau rentan miskin. 

"Hal ini berarti kalau ada gelombang sedikit, dia akan menjadi miskin lagi," terang Khofifah melalui siaran pers yang diterima Bisnis, Sabtu (3/8/2019). 

Khofifah mengklaim ingin agar dalam IKU RPJMN dan proses itu mengikuti ritme dari Sustainable Development Goals (SDGs) zero poverty. 

"Kami mohon agar dapat di support agar tidak ada daerah yang tadi masuk pada rentan miskin menjadi miskin,” ucap Khofifah. 

Asal tahu saja, berdasarkan hasil studi Growth Diagnostics yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas, penghambat utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara langsung dan tidak langsung berdampak terhadap kemiskinan adalah regulasi dan institusi. 

Regulasi yang ada tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, khususnya pada regulasi yang terkait tenaga kerja, investasi, dan perdagangan. 

Selain itu, kualitas institusi rendah, karena korupsi yang masih tinggi dan birokrasi yang tidak efisien, serta masih lemahnya koordinasi antarkebijakan. 

Birokrasi juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan bukan untuk menciptakan regulasi yang memutuskan semangat investasi.

Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, terdapat tujuh agenda pembangunan. 

Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan. Selain itu juga meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi. 

Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah. 

Ketiga, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saingyang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar. Misalnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk. 

Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan denganmeningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja. 

Kelima, memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ketujuh, memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4%-6,0% per tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5%-7%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 4,0%-4,6%, dan Gini ratio mencapai 0,370-0,374.

Untuk mempertajam fokus dan pengendalian program, Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Bappenas menyusun pula Major Project 2020-2024 yang memuat proyek-proyek strategis dan terintegrasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan masyarakat. 

Beberapa Major Project ini antara lain percepatan penurunan angka kematian ibu dan stunting, pembangunan Tol Sumatera dan Trans Papua, penyelesaian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo, dan Wakatobi, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Industri 4.0, serta pengembangan wilayah Metropolitan seperti Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan Denpasar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
khofifah

Editor : Mia Chitra Dinisari
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup