Bisnis.com, SURABAYA – Himpunan Pengembang Pemukiman Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Timur hingga Juli ini telah merealisasikan pembangunan rumah subsidi sebanyak 50% dari total target 12.000 unit tahun ini.
Ketua Himperra Jatim, Supratno, mengatakan hingga saat ini pengembangan rumah subsidi dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini sudah mulai dilakukan akad dengan para pembelinya.
“Kalau dari proyek saya sendiri saja sudah 800 unit, itu belum seluruh Jatim. Kalau 12.000 unit itu bisa terealisasi dengan cepat, kemungkinan malah potensinya terlampaui,” katanya, Selasa (9/7/2019).
Dia mengatakan realisasi pengembangan rumah subsidi ini juga didorong oleh faktor perizinan yang sudah keluar, dan lahan yang sudah siap. Namun begitu, ada beberapa daerah yang masih terkendala izin dari pemda setempat.
“Perizinan dari pemda ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau ada izin lokasi yang belum keluar ya pembangunan tidak bisa jalan. Padahal kelanjutan paket kebijakan PP 64 Tahun 2016 itu tidak perlu izin karena zona perumahan, jadi ada pemda yang belum paham dan belum berubah,” ujarnya.
Selain itu, percepatan realisasi pembangunan rumah subsidi itu juga didorong oleh minat masyarakat yang ingin memiliki rumah. Bahkan sebelum Lebaran sudah menyatakan minat dan kecenderungan lebih memilih untuk membeli rumah dari pada membeli baju baru untuk Lebaran.
Menurutnya, pasar properti untuk rumah subsidi ini semakin berkembang dan ceruknya masih sangat luas terutama di luar Kota Surabaya. Hal itu juga didukung oleh program kementerian yang memberlakukan pembelian rumah berbasis tabungan hingga berbasis komunitas.
“Itu bisa dipilih masyarakat sendiri sehingga akan menambah potensi pasar yang ada, terlebih pasar di sektor informal juga sudah mulai dirintis misalnya seperti Gojek yang mulai kerja sama dengan BTN untuk membuka tabungan dulu, tapi di Jatim belum jalan,” imbuhnya.
Adapun pada 2018, Himperra Jatim merealisasikan pembangunan rumah subsidi sebanyak 80% dari total target 9.000 unit. Target yang tidak tercapai tersebut disebabkan oleh kendala perekonomian yang melambat, dan masyarakat cenderung wait and see terutama saat mendekati akhir tahun atau sebelum pemilu April 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
