Pemprov Jatim Akan Bangun Lima Koridor Perizinan Terpadu & Cowork

East Java Super Corridor (EJSC) dibangun di lima daerah.
Peni Widarti | 17 Mei 2019 16:01 WIB
Desain East Java Super Corridor.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membangun East Java Super Corridor (EJSC) di lima daerah sebagai tempat layanan perizinan usaha secara terpadu guna meningkatkan kinerja investasi di Jatim.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim, M. Rudy Ermawan Yulianto mengatakan program layanan East Java Super Corridor ini akan dibangun di area kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) di antaranya di Jember, Malang, Madiun, Bojonegoro dan Pamekasan Madura.

“Saat ini proyek East Java Super Corridor sudah ada desainnya dan masih dalam proses lelang untuk pekerjaan fisiknya,” katanya kepada Bisnis, Jumat (17/5/2019).

Dia menjelaskan East Java Super Corridor ini dibangun dengan konsep colourfull yang sesuai dengan gaya generasi milenial saat ini. Dengan harapan bisa memacu minat generasi muda untuk berkreasi, berinovasi dan berusaha.

Adapun rencananya dalam East Java Super Corridor ini akan terdapat sejumlah tempat layanan, di antaranya tempat perizinan terpadu, co-working space, ruang rapat, science technopark, cafetaria, command center, ruang staf, ruang pelatihan serta musala dan toilet.

“Dengan begitu nantinya investor-investor yang berada di lima daerah tersebut tidak perlu mengurus izin ke Surabaya dan cukup dilakukan di Bakorwil,” imbuhnya.

Rudy menambahkan, pembangunan masing-masing East Java Super Corridor ini menelan investasi sekitar Rp3 miliaran atau sekitar Rp15 miliaran untuk 5 EJSC. Pemerintah menargetkan proses pembangunan akan rampung pada akhir tahun ini sehingga dapat beroperasi pada awal tahun depan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jatim, Aris Mukiyono mengatakan berbagai upaya dilakukan pemerintah Jatim untuk meningkatkan investasi ke depan, dan setidaknya bisa tumbuh 10% untuk tahun ini.

“Sejumlah cara sudah dilakukan misalnya memperkuat layanan izin, lalu kami gandeng asosiasi pengusaha untuk menawarkan potensi investasi yang ada, lalu kita siapkan tim pendampingan bagi calon investor, sampai pada jaminan kepastian untuk berusaha,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Aris, Gubernur Khofifah sebelumnya juga telah meminta agar menambah 8 sektor layanan perizianan online terutama di Bakorwil. Saat ini layanan online single subsmission (OSS) di Jatim sudah melayani 19 sektor di P2T Surabaya. Namun di 4 Bakorwil Malang, Jember, Kediri dan Madiun hanya bisa melayani 5 sektor usaha, lainnya harus diproses di Surabaya.

Berdasarkan catatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jatim, kinerja investasi Jatim pada 2018 telah teralisasi sekitar Rp154 triliun. Sebanyak Rp40 triliun di antaranya merupakan investasi dengan fasilitas, dan Rp90 triliun merupakan investasi non fasilitas seperti dari sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Dari Rp154 triliun tersebut, sebanyak 20% nya merupakan hasil Penanaman Modal Asing (PMA) yang kebanyakan berasal dari Singapura, Korea Selatan, Jepang dan China. Sedangkan 80% lainnya merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
investasi, jawa timur

Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup