Bisnis.com, MALANG — Pemkot Malang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menertibkan aset daerah serta asistensi dalam pengelolaan parkir dan pajak daerah.
Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan pendataan, penataan, hingga sertifikasi aset Pemkot, menjadi salah satu yang dikonsultasikan ke KPK untuk ditemukan solusi penanganannya.
“Aset menjadi salah satu perhatian KPK dan kami, Pemkot Malang, juga dihadapkan pekerjaan rumah untuk konsolidasi aset daerah,” katanya dalam keterangan resminya, Selasa (26/3/2019).
Pernyataan itu disampaikan di sela-sela workshop "Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Good Governance untuk Peningkatan Kesejahteraan Daerah" yang diselenggarakan atas kerja sama KPK, Universitas Paramadina dan Ford Foundation, di Jakarta, Senin-Selasa (25-26/3/2019).
Hari pertama digelar di auditorium Nurcholis Majid Universitas Paramadina dengan pemateri antara lain Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta dan Rektor Universitas Paramadina, Firmansyah.
Hari kedua, Selasa (26/3/2019) digelar Anti Corruption Learning Centre Gedung KPK RI Jl. Rasuna Said Jakarta yang diikuti 42 kepala daerah.
Melalui divisi pencegahan, Sutiaji meminta KPK untuk melakukan supervisi ke Kota Malang. Problem terkait penertiban aset di kota tersebut, beberapa aset yang dikuasai orang per orang yang ada yang dimiliki secara sepihak sehingga akan ditertibkan dengan dukungan KPK.
"Langkah menggandeng KPK sesungguhnya sudah kami komunikasikan pascagiat penandatanganan pakta integritas bersama Gubernur dan 38 Kepala Daerah di Jawa Timur, Februari,” ucapnya.
Saat itu dia berkomunikasi dengan Divisi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI wilayah Jatim. Salah satu tindaklanjutnya, dirinya diundang untuk menghadiri workshop tersebut.
Selain terkait aset, dia meminta asistensi untuk pengelolaan parkir, penanganan pajak serta menyarankan agar proses penginputan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dapat dibagi per zona wilayah untuk menghindari stuck atau down.
Wakil Ketua KPK, Alexander Mawarta menyatakan, salah satu indikator indeks persepsi korupsi rendah, terpotret atas rendahnya pendapatan pajak atau retribusi.
"Kalau suatu negara atau daerah pendapatan rendah serta jauh dari potensi yang ada, itu menjadi warning akan derajat korupsi yang harus dicermati," ujarnya.
Sedangkan Rektor Universitas Paramadina, Firmansyah, mengingatkan agar daerah tidak terjebak kepada korupsi yang sistemik. Hal itu bisa terjadi apabila kewenangan pejabat formal diambil alih oleh kekuatan modal, dipengaruhi dan diambil otoritasnya oleh lingkaran pimpinan dan kelompok kelompok kepentingannyalainnya.
“Jaga integritas akan menjadi kunci melawan korupsi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
