MUSIBAH LION AIR JT 610 : Salah Tafsir Membawa Duka

Perkembangan proses investigasi kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 registrasi PK-LQP memunculkan babak baru yang justru di luar dugaan.
Rio Sandy Pradana | 06 Desember 2018 02:00 WIB
Presiden Direktur Lion Air Group Edward Sirait (kiri) dan Managing Director Lion Air Group (tengah) memberikan klarifikasi dalam konferensi pers, Rabu (28/11). JIBI/BISNIS - Rio Sandy Pradana

Perkembangan proses investigasi kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 registrasi PK-LQP memunculkan babak baru yang justru di luar dugaan.

Perkembangan proses investigasi kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 registrasi PK-LQP memunculkan babak baru yang justru di luar dugaan.

Tidak ada yang menyangka pernyataan upaya hukum justru muncul dari pihak Lion Air Group, maskapai yang pesawatnya mengalami kecelakaan di perairan Tanjung Karawang Jawa Barat dan menewaskan 189 orang. Pernyataan ini memang bukan tanpa sebab.

Berawal dari konferensi pers Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang merilis hasil laporan penyelidikan awal (preliminary report) pada 28 November 2018. Saat itu, Wakil Ketua KNKT Haryo Satmiko, serta dua investigator Kecelakaan Penerbangan Nurcahyo Utomo dan Ony Suryo Wibowo hadir sebagai pemapar.

Ketiga narasumber tersebut secara jelas dan gamblang menjelaskan kronologi kecelakaan pesawat, beserta teknis operasional kepada awak media yang hadir. Penjelasan tersebut mengacu pada hasil pembacaan Flight Data Recorder (FDR) dari salah satu bagian kotak hitam pesawat nahas yang berhasil ditemukan.

Bahkan, sepanjang konferensi pers berlangsung juga beredar dokumen berjudul Preliminary KNKT.18.10.35.04 Aircraft Accident Investigation Report melalui sejumlah WhatsApp Group para wartawan. Dokumen berbahasa inggris tersebut bisa menjadi acuan kebenaran informasi yang telah disampaikan oleh investigator bagi semua wartawan, baik asing maupun lokal.

Dalam pemaparannya, Nurcahyo memang menyebut pesawat Lion Air tidak laik terbang. Namun, dia sebelumnya menjelaskan bahwa pesawat dalam kondisi yang aman untuk diterbangkan pada saat penerbangan dari Denpasar menuju Jakarta, yang ditandai dengan adanya tanda tangan dalam dokumen oleh teknisi atau disebut dengan release man.

Pesawat sempat mengalami gangguan dengan terjadinya stick shaker sesaat sebelum lepas landas (rotation) dan berlangsung selama penerbangan. Ketika pesawat berada di ketinggian sekitar 400 feet, kapten pilot (pilot in command/PIC) menyadari adanya warning Indicated Airspeed (Ias) Disagree pada Primary Flight Display (PFD).

Jadi, yang dimaksud tidak laik adalah mengenai kondisi saat pesawat sudah berada di udara. Berdasarkan Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 91.7 tentang Kelaikudaraan Pesawat Sipil dan Operation Manual part A subchapter 1.4.2, PIC boleh tidak melanjutkan penerbangan ketika terjadi kondisi ketidaklaikan udara (un-airworthy) mekanik, elektrik, atau struktural.

Mungkin penjelasan itu yang luput dari perhatian beberapa media baik lokal maupun asing, sehingga muncul beberapa judul maupun badan berita yang menyebutkan pesawat Lion Air PK-LQP tidak laik terbang.

Hari belum berganti, manajemen Lion Air langsung mengundang wartawan untuk hadir dalam konferensi pers, yang dijadwalkan dimulai pukul 20.00 WIB. Dalam konferensi pers itu, Presiden Direktur Lion Air Group Edward Sirait langsung menyebutkan ada berita beredar menulis pesawat PK-LQP sudah tidak laik terbang sejak di Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar untuk menuju Jakarta.

“Terkait pernyataan ini, kami akan klarifikasi dari KNKT apakah [benar] ini pernyataan [dari] mereka,” kata Edward.

Bila permintaan klarifikasi tersebut tidak ditanggapi oleh KNKT, maskapai milik Rusdi Kirana ini tidak menutup kemungkinan akan mengajukan upaya hukum.

Tidak berselang lama, KNKT langsung menerbitkan rilis yang intinya membantah pernah menyatakan pesawat PK-LQP tidak laik terbang. Rilis tersebut langsung ditindaklanjuti dengan konferensi pers pada 29 November 2018.

“Kami sampaikan pesawat Lion Air registrasi PK-LQP dalam kondisi laik terbang saat berangkat dari Denpasar dengan penerbangan JT-043, maupun saat berangkat dari Jakarta dengan penerbangan JT-610,” kata Nurcahyo.

Selain itu, KNKT juga merilis pernyataan resmi yang isinya menyebutkan sejumlah media lokal maupun asing yang menyebutkan pesawat PK-LQP tidak laik terbang. Dalam rilis tertulis ada lima media beserta bukti kutipan dan yang disayangkan semuanya adalah media arus utama.

Kendati KNKT sudah menyampaikan klarifikasi, langkah Lion Air untuk menempuh jalur hukum tidak akan berhenti. Edward menyebutkan upaya itu bukan soal mencari pembenaran, melainkan mempersiapkan diri terhadap dampak negatif dari pernyataan yang sudah tersebar ke masyarakat melalui media massa.

“Kami harus mempersiapkan hal apapun, termasuk salah satunya adalah upaya hukum,” kata Edward.

Dia mengklaim sebagai pihak yang dirugikan atas pernyataan tersebut. Bahkan, ribuan karyawan maskapai juga sampai merasa resah dan khawatir atas pernyataan yang berisiko mengganggu mata pencaharian mereka.

Edward menjelaskan tanpa adanya sikap tegas atas suatu pernyataan yang tidak benar, masyarakat akan menganggap Lion sebagai pihak yang terbukti bersalah.

Dia memang belum bisa mengungkapkan secara spesifik langkah hukum yang akan dilakukan. Saat ini, langkah itu tengah didiskusikan dengan bagian hukum.

Dia menilai upaya hukum bukan hanya menyangkut soal KNKT. Klarifikasi kepada media massa juga merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasi dampak negatif.

“Ingat, kami bukan bertempur dengan institusi, tetapi dengan pernyataan yang memiliki dampak yang bisa membuat kami hancur,” ujarnya.

Saat ini, Edward mengungkapkan pernyataan tersebut belum sampai berdampak kepada mitra bisnis maskapai. Namun, dia berpendapat mitra bisnis juga tetap memantau perkembangan investigasi Lion Air.

Menurutnya, langkah mitigasi akan terus dilakukan Lion Air agar para mitra bisnisnya mendapatkan kejelasan informasi yang akurat, sehingga tidak berpengaruh terhadap kegiatan bisnis kedua pihak.

PERTARUHAN RI

Konsultan penerbangan Gerry Soedjatman menyebutkan kecelakaan pesawat kali ini adalah yang paling parah terjadi salah kutip di media massa. Padahal, KNKT sudah menyampaikan hal secara jelas dan sudah benar.

“Masalahnya media-media justru menyatakan pesawat itu tidak laik terbang. Wajar saja kalau Lion Air ingin mengajukan upaya hukum, karena sangat dirugikan terkait pemberitaan yang keliru,” kata Gerry.

Menurutnya, Lion Air dan KNKT menjadi teradu domba oleh media. Lion Air bukan dalam posisi menolak untuk disalahkan, tetapi mempertanyakan dasar dari pernyataan yang sudah tersebar melalui media.

Dia memaklumi jika Lion Air sempat berang akibat pernyataan dalam isi berita yang memuat fakta berseberangan. Kelaikan terbang pesawat PK-LQP tidak perlu diperdebatkan karena secara hukum sudah laik menyusul tandatangan release man pada dokumen penerbangan.

Gerry menyebut kesalahan kutip beberapa waktu lalu tergolong tidak wajar dan keterlaluan. Alasannya, Indonesia memiliki skor tinggi dalam bidang kelaikudaraan dalam hasil audit yang dilakukan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO).

Berdasarkan nilai Audit Pengawasan Keselamatan Penerbangan (Universal Safety Oversight Audit Programme/USOAP) ICAO terhadap delapan bidang keselamatan penerbangan pada 2017, nilai kelaikudaraan pesawat sipil (airworthiness of civil aircraft) Indonesia mencapai 90,91%. Angka tersebut jauh di atas rata-rata dunia yang hanya 77,28%.

“Apakah ada kemungkinan pesawat tidak laik, ada. Namun, apakah pesawat itu bisa lolos [pengawasan], tidak mungkin, jika melihat pencapaian Indonesia tersebut,” ujarnya.

Pelaku media massa seharusnya memiliki tanggung jawab untuk selalu mengecek ulang informasi yang didapatkan. Jangan sampai, informasi yang diberitakan justru terpengaruh oleh opini wartawan, sehingga menjadi kabur dan tidak sesuai dengan fakta.

Tag : lion air jatuh
Editor : Hendra Wibawa

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top